jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah menyusun strategi penghematan energi dan juga bahan bakar minyak (BBM) di sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan umum.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan kebijakan efisiensi dirumuskan berbasis data dengan mempertimbangkan pengalaman pengaturan mobilitas pada saat COVID-19 lalu.
BACA JUGA: Kebijakan SBY Terkait Penghematan Energi Dinilai Telat
“Sehingga tidak menimbulkan dampak negatif yang berlebihan bagi masyarakat,” ujar Menko Pratikno dikutip Rabu (18/3).
Pratikno menegaskan pemerintah memastikan kebijakan penghematan energi tidak mengganggu proses pembelajaran maupun pelayanan publik lainnya.
BACA JUGA: ESDM Siapkan Empat Program Penghematan Energi
Pemerintah menyepakati lima strategi utama penghematan energi lintas instansi, yakni penerapan skema kerja fleksibel bagi aparatur sipil negara (ASN), penguatan pemanfaatan platform digital, pembatasan mobilitas perjalanan dinas.
Kemudian, penerapan strategi hemat energi pada operasional gedung perkantoran serta penyesuaian metode pembelajaran daring dan luring sesuai karakteristik mata pelajaran.
“Untuk menjaga kualitas pendidikan kegiatan pembelajaran yang bersifat praktikum tetap diarahkan berlangsung secara tatap muka,” katanya.
Rencananya, kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut mulai berlaku pada April 2026.
“Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal,” kata Pratikno.(antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
