Jakarta (ANTARA) - Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta memeriksa 82 kapal-kapal pesiar pribadi atau yacht yang tengah berada di perairan maupun yang sedang bersandar di dermaga Batavia Marina, Jakarta Utara.
Pemeriksaan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah, memberantas underground economy, sekaligus menegakkan keadilan fiskal (fiscal equity) bagi warga negara.
"Kami menjalankan kegiatan ini sebagai mandatory pelaksanaan tugas sebagaimana diarahkan Pak Menteri Keuangan dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Kami juga sebagai elemen negara, berupaya memastikan negara hadir untuk warganya guna menciptakan keadilan fiskal atau fiscal equity bagi warga negara," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Kegiatan tersebut merupakan pengembangan setelah Bea Cukai Jakarta menggeledah sejumlah toko perhiasan mewah, beberapa gerai jam tangan impor mewah.
"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya dari motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," ujar Hendri.
Terhadap kapal pesiar atau yacht itu, Bea Cukai Jakarta akan memastikan apakah pemilik sudah memenuhi izin formalitas dan kewajiban pabeanannya. Di antara yacht itu, disinyalir ada yang tidak mematuhi peraturan impor dan kepabeanan dengan modus impor sementara atau menggunakan bendera asing.
"Bagaimana dengan hasilnya nanti, sedang kami dalami lebih lanjut," tuturnya
Hendri menyampaikan Bea Cukai Jakarta tetap berkomitmen menertibkan kepabeanan dan cukai kepada para pemangku kepentingan terkait. Adapun, tindakan semacam ini akan dilakukan berkelanjutan.
Bea Cukai Jakarta akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, setidaknya untuk mengecek administrasi dari barang-barang impor dan ekspor agar sesuai dengan peraturan. Selain terhadap barang-barang mewah, Bea Cukai Jakarta juga akan fokus terhadap upaya menertibkan underground economy atau ekonomi bawah tanah.
“Di teritorial Jakarta ini, Bea Cukai Jakarta akan sisir kegiatan atau apapun yang disebut underground economy apapun bentuknya . Kita akan coba untuk mereduksi dan memerangi apa yang disebut dengan underground economy. Semoga kita nanti semangat ini bisa kemudian menjadi inspirasi di bea cukai yang lain,” kata Hendri.
Kemudian dari pemeriksaan kapal wisata asing di Dermaga Batavia Marina, Ancol tercatat ada 82 yacht yang berlabuh dengan rincian 48 berbendera Indonesia dan 34 berbendera asing. Dari keterangan beberapa kapten/ABK kapal, didapatkan informasi bahwa atas 15 yacht yang berbendera asing, sembilan unit dimiliki oleh WNI. Ada pula enam unit dimiliki oleh perusahaan di Indonesia .
Dalam keterangan terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sangat kesulitan melacak ekonomi bawah tanah yang potensinya dinilai cukup besar. Dia menyitir laporan Bank Dunia dalam laporannya Economic Policy: Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang menemukan bahwa pemungutan pajak di dalam negeri tak efisien karena ekonomi bawah tanah lolos dari pemajakan.
Menurut sebuah studi oleh Medina dan Schneider (2018), ekonomi bawah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 21,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2015.
Diakui Purbaya, sangat sulit untuk menghitung potensi ekonomi bawah tanah karena memang transaksi atau aktivitasnya tidak tercatat secara resmi. Namun, dia menekankan Kemenkeu juga mengamati hal tersebut.
Baca juga: Bea Cukai perketat pengawasan peredaran jam tangan mewah
Baca juga: Bea Cukai Jakarta segel toko perhiasan mewah di Pluit
Baca juga: Bea Cukai Jakarta segel sejumlah toko perhiasan mewah
Pemeriksaan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara dari peredaran barang mewah, memberantas underground economy, sekaligus menegakkan keadilan fiskal (fiscal equity) bagi warga negara.
"Kami menjalankan kegiatan ini sebagai mandatory pelaksanaan tugas sebagaimana diarahkan Pak Menteri Keuangan dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Kami juga sebagai elemen negara, berupaya memastikan negara hadir untuk warganya guna menciptakan keadilan fiskal atau fiscal equity bagi warga negara," kata Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Bea Cukai Jakarta Hendri Darnadi dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Kegiatan tersebut merupakan pengembangan setelah Bea Cukai Jakarta menggeledah sejumlah toko perhiasan mewah, beberapa gerai jam tangan impor mewah.
"Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya dari motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," ujar Hendri.
Terhadap kapal pesiar atau yacht itu, Bea Cukai Jakarta akan memastikan apakah pemilik sudah memenuhi izin formalitas dan kewajiban pabeanannya. Di antara yacht itu, disinyalir ada yang tidak mematuhi peraturan impor dan kepabeanan dengan modus impor sementara atau menggunakan bendera asing.
"Bagaimana dengan hasilnya nanti, sedang kami dalami lebih lanjut," tuturnya
Hendri menyampaikan Bea Cukai Jakarta tetap berkomitmen menertibkan kepabeanan dan cukai kepada para pemangku kepentingan terkait. Adapun, tindakan semacam ini akan dilakukan berkelanjutan.
Bea Cukai Jakarta akan melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, setidaknya untuk mengecek administrasi dari barang-barang impor dan ekspor agar sesuai dengan peraturan. Selain terhadap barang-barang mewah, Bea Cukai Jakarta juga akan fokus terhadap upaya menertibkan underground economy atau ekonomi bawah tanah.
“Di teritorial Jakarta ini, Bea Cukai Jakarta akan sisir kegiatan atau apapun yang disebut underground economy apapun bentuknya . Kita akan coba untuk mereduksi dan memerangi apa yang disebut dengan underground economy. Semoga kita nanti semangat ini bisa kemudian menjadi inspirasi di bea cukai yang lain,” kata Hendri.
Kemudian dari pemeriksaan kapal wisata asing di Dermaga Batavia Marina, Ancol tercatat ada 82 yacht yang berlabuh dengan rincian 48 berbendera Indonesia dan 34 berbendera asing. Dari keterangan beberapa kapten/ABK kapal, didapatkan informasi bahwa atas 15 yacht yang berbendera asing, sembilan unit dimiliki oleh WNI. Ada pula enam unit dimiliki oleh perusahaan di Indonesia .
Dalam keterangan terpisah, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sangat kesulitan melacak ekonomi bawah tanah yang potensinya dinilai cukup besar. Dia menyitir laporan Bank Dunia dalam laporannya Economic Policy: Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang menemukan bahwa pemungutan pajak di dalam negeri tak efisien karena ekonomi bawah tanah lolos dari pemajakan.
Menurut sebuah studi oleh Medina dan Schneider (2018), ekonomi bawah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 21,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2015.
Diakui Purbaya, sangat sulit untuk menghitung potensi ekonomi bawah tanah karena memang transaksi atau aktivitasnya tidak tercatat secara resmi. Namun, dia menekankan Kemenkeu juga mengamati hal tersebut.
Baca juga: Bea Cukai perketat pengawasan peredaran jam tangan mewah
Baca juga: Bea Cukai Jakarta segel toko perhiasan mewah di Pluit
Baca juga: Bea Cukai Jakarta segel sejumlah toko perhiasan mewah
