JAKARTA, DISWAY.ID -- Dukungan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus kebijakan pensiun seumur hidup bagi anggota DPR dan pejabat tinggi negara terus mengalir.
Salah satunya datang dari Anggota DPR Fraksi Golkar, Firman Soebagyo, yang menilai langkah tersebut sebagai tonggak penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan transparansi pengelolaan keuangan negara.
Firman menyebut, selama ini kebijakan pensiun seumur hidup dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan di tengah masyarakat.
BACA JUGA:Baleg DPR Tanggapi Putusan MK Hak Pensiun Anggota DPR dan Pejabat Tinggi Negara Inkonstitusional
BACA JUGA:Golkar Dorong Revisi UU Hak Pensiun Pejabat Usai Putusan MK
Ia menyoroti adanya ketimpangan antara pejabat negara yang hanya menjabat dalam waktu terbatas dengan masyarakat umum yang harus bekerja sepanjang hidup tanpa jaminan hari tua yang memadai.
“Keputusan MK ini merupakan langkah yang adil dan patut diapresiasi. Rakyat Indonesia sudah lama menuntut keadilan dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara,” ujar Firman dalam keterangan tertulis yang diterima Disway.id, Rabu, 18 Maret 2026.
Menurutnya, penghapusan skema pensiun seumur hidup tidak boleh berhenti pada anggota DPR dan pejabat tinggi negara saja.
Firman mendorong agar kebijakan serupa juga diterapkan lebih luas, mencakup anggota DPD, pejabat eselon tertentu di pemerintahan, hingga direksi dan komisaris BUMN serta kepala daerah.
Ia meyakini, perluasan kebijakan tersebut akan menciptakan sistem yang lebih berkeadilan sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap negara.
BACA JUGA:Tanggapan Santai Purbaya Isu Pemotongan Gaji Menteri: Kalau Dipotong Gak Apa-apa Juga, Udah Kegedean!
BACA JUGA:Jadwal Bandara Ngurah Rai Bali saat Nyepi 2026 Tutup, Cek Waktu Penerbangan Terakhir
Selain itu, anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk membiayai pensiun pejabat dapat dialihkan ke sektor yang lebih mendesak dan menyentuh kebutuhan masyarakat luas.
Firman secara khusus menyoroti pentingnya pengalihan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer, tenaga kesehatan, serta profesi lain yang selama ini dinilai belum mendapatkan perhatian optimal dari pemerintah.
“Mereka adalah pahlawan yang bekerja keras untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun seringkali belum mendapatkan penghargaan yang layak,” tegasnya.
- 1
- 2
- 3
- »
