SURABAYA, KOMPAS - Warga Kota Surabaya, Jawa Timur, yang tidak mudik Lebaran 2026 diharapkan ikut menjadi tulang punggung keamanan di sekitar tempat tinggalnya. Mereka bisa menerapkan sistem keamanan keliling hingga penerapan metode satu pintu (one gate).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, penduduk Surabaya pada 2025 sebanyak 3,008 juta jiwa. Jumlah itu turun 10.000 jiwa dibandingkan dengan warsa 2024 yang 3,018 juta jiwa. Penurunan terjadi setelah verifikasi data kependudukan sepanjang tahun lalu.
Dari jumlah 3 juta jiwa itu, Pemerintah Kota Surabaya memperkirakan jumlah pemudik dari ibu kota Jatim ini sekitar 1 juta jiwa. Artinya, selama masa libur Lebaran 2026, Bumi Pahlawan ditinggalkan oleh sepertiga populasi.
Dampaknya terlihat dari kelengangan lalu lintas di Surabaya sejak Senin (16/3/2026). Itu H-6 jika Idul Fitri 1 Syawal 1448 Hijriah ditetapkan jatuh pada Sabtu (21/3/2026). Sebagian warga telah mudik dengan kendaraan pribadi atau angkutan umum.
”Yang tidak mudik menjadi tulang punggung pengamanan dan keamanan lingkungan,” kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Rabu (18/3/2026). Aparatur TNI, Polri, dan pemerintah turut bahu membahu bersama pengurus RT dan RW untuk menjaga lingkungan.
Eri mengatakan, dari pengalaman selama ini, yang mudik dari Surabaya berada di kisaran 30-35 persen dari populasi. Surabaya sebagai metropolitan terbesar setelah Jakarta sudah pasti didiami banyak pendatang dari seluruh Nusantara.
”Sebagai salah satu tujuan urbanisasi, kelengangan situasi saat libur hari raya tidak bisa dihindari,” ujar Eri.
Untuk itu, tahun ini, pemerintah menginstruksikan seluruh pengurus RT/RW mendata warga yang mudik, berkoordinasi dengan aparatur terpadu tingkat kelurahan dan kecamatan untuk pengamanan dan keamanan.
Eri menekankan, setiap RT agar menerapkan sistem keamanan keliling. Selain itu, penerapan lalu lalang dengan metode satu pintu (one gate).
Di metropolitan besar, model satu pintu rasional ditempuh karena kemampuan warganya untuk sekadar memasang palang dan membangun pos siskamling.
Dengan satu pintu, pengurus RT/RW dapat memantau setiap saat aktivitas sosial warga lingkungan. Pola ini diyakini dapat menekan potensi kejahatan terutama pencurian dan atau perampokan.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo menambahkan, pihaknya menawarkan rabat tarif parkir di area-area penitipan kendaraan dalam pengelolaan pemerintah. ”Untuk rasa aman dan nyaman bagi warga yang mudik tetapi meninggalkan kendaraan pribadi,” ujarnya.
Sejumlah lokasi parkir dalam pengelolaan pemerintah yang dapat dimanfaatkan ialah Park and Ride Mayjend Sungkono, Adityawarman, Kertajaya, Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel, Arif Rahman Hakim, Genteng Kali, dan Mal Pelayanan Publik SIOLA.
Untuk mobil atau kendaraan roda empat, diskon tarif parkir 50 persen. Tarifnya menjadi Rp 20.000 per malam dari sebelumnya Rp 40.000 per malam.
Kami ingin memastikan masyarakat mudik dengan tenang sehingga disiapkan penitipan di setiap kantor polsek
Untuk sepeda motor dan kendaraan roda dua, tarif parkir harian mendapat potongan 60 persen, dari Rp 25.000 menjadi Rp 10.000.
Trio mengatakan, telah meminta aparatur di kelurahan untuk menginformasikan kepada pengurus RT/RW agar memastikan tidak ada warga yang parkir kendaraan di luar rumah. Jika kapasitas garasi tidak mencukupi, warga patut memarkir kendaraan di lokasi parkir agar aman dari pencurian atau perusakan.
”Jangan parkir di jalan lingkungan karena tidak aman dan mengganggu mobilitas warga sehingga manfaatkan lokasi parkir,” ujar Trio.
Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya Komisaris Besar Luthfie Setiawan juga menyatakan, 24 kantor kepolisian sektor dapat digunakan warga untuk penitipan kendaraan secara cuma-cuma.
”Kami ingin memastikan masyarakat mudik dengan tenang sehingga disiapkan penitipan di setiap kantor polsek,” kata Luthfie.
Jika ingin menitipkan mobil atau sepeda motor di polsek, warga agar membawa surat tanda nomor kendaraan, kartu tanda penduduk, dan mendokumentasikan kendaraan saat penyerahan kepada petugas.
Menurut Luthfie, cara ini juga menguatkan informasi kepada petugas siapa saja warga yang mudik. Ini membantu pola patroli petugas dalam memantau keamanan lingkungan terutama rumah-rumah yang ditinggal mudik.
Meskipun ditinggal mudik sehingga mobilitas sosial selama libur hari raya menurun, pemerintah tetap mengoordinasi agar layanan publik berjalan.
Layanan publik dari PLN, PDAM, rumah sakit dan puskesmas, Dinas Pemadam Kebakaran dan Pertolongan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tidak berkurang, bahkan disiagakan 24 jam.
