JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti maraknya kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) karena diduga.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, korupsi bukan semata-mata karena kesalahpahaman sistem pemerintahan, tapi juga lemahnya integritas individu para pemimpin.
“Sistem yang baik sekalipun akan tetap menemukan celah untuk disalahgunakan, jika kepemimpinan tidak dibalut dengan integritas,” ujar Budi dalam keterangannya, Rabu (18/3/2026).
Baca juga: Masih Banyak Jalanan Rusak, Pengamat: Kepala Daerah Lapor Presiden, Jangan Diam Saja!
Budi mengatakan, dari 10 kepala daerah yang terjaring OTT, pola perilakunya kurang lebih sama, yaitu penyalahgunaan wewenang.
“Modus yang sama kerap terjadi berulang. Mulai dari suap proyek, pemerasan, jual beli jabatan, sampai gratifikasi. Jika, ditarik benang merahnya akan merujuk pada penyalahgunaan kewenangan,” jelas Budi.
KPK menilai, aturan saja tidak cukup untuk menghentikan perilaku koruptif. Pemimpin daerah perlu menjadi teladan bagi jajarannya.
Adapun OTT yang rutin terjadi akhir-akhir ini menjadi peringatan dan sinyal keras agar pemerintah melakukan perbaikan.
“Tidak hanya memperkuat tata kelola, tetapi juga membangun kepemimpinan yang berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik,” imbuh Budi.
Baca juga: Modus Operandi Korupsi Kepala Daerah yang Berulang
Untuk memastikan perbaikan ini berjalan dengan baik, KPK terus menggencarkan strategi pendidikan dan peran serta masyarakat yang dilakukan melalui Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat.
Sejumlah program pembinaan dilakukan, salah satunya Program Percontohan Kabupaten/Kota Antikorupsi yang dilaksanakan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, dan Ombudsman Republik Indonesia.
“Khusus tahun 2026, KPK tengah melakukan observasi terhadap empat daerah yang diproyeksikan menjadi calon percontohan, yakni Kota Tangerang, Kota Palangkaraya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Asahan,” kata Budi.
“Sementara, sudah ada 167 desa (2021-2025) yang turut menjadi bagian dari upaya memperluas praktik baik dalam tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan,” ujar Budi.
Baca juga: Kepala Daerah yang Terjebak dan Dijebak
Dalam tiga bulan terakhir, setidaknya empat kepala daerah terjadi OTT.
Terbaru Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman yang ditangkap pada Jumat (13/3/2026) karena dugaan pemerasan uang tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri.
Lalu. Bupati Pekalongan Fadia Arafiq yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan jasa outsourcing dan pengadaan lainnya di Pemkab Pekalongan TA 2023-2026 pada Rabu (4/3/2026).
Baca juga: KPK Ingatkan Kepala Daerah Tidak Perlu Lagi Beri THR Tambahan ke Forkopimda
Kemudian, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari yang ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan suap ijon proyek di Pemkab Rejang Lebong periode 2025-2026 pada Rabu (11/3/2026).
Adapun, Bupati Pati, Sudewo yang terjaring OTT pada Selasa (20/1/2026) terkait kasus pemerasan pengisian jabatan perangkat desa.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
