Bea Cukai Jakarta memeriksa puluhan kapal pesiar pribadi di Dermaga Batavia Marina, Ancol, sebagai bagian dari upaya mengoptimalkan penerimaan negara dan menertibkan kepatuhan pajak atas barang mewah.
Pemeriksaan ini dilakukan setelah sebelumnya aparat menindak sejumlah toko perhiasan dan gerai jam tangan impor mewah. Total ada 82 yacht yang diperiksa, baik yang tengah berlayar di perairan maupun yang bersandar di marina.
Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi, menyebut langkah tersebut merupakan bagian dari mandat pemerintah untuk memperkuat penerimaan negara sekaligus menegakkan keadilan fiskal.
"Kami menjalankan kegiatan ini sebagai mandatory pelaksanaan tugas sebagaimana diarahkan Pak Menteri Keuangan dan Bapak Presiden (Prabowo Subianto) untuk mengoptimalkan penerimaan negara. Kami juga sebagai elemen negara berupaya memastikan negara hadir untuk warganya, guna menciptakan keadilan fiskal atau fiscal equity bagi warga negara. Rakyat bawah, UMKM, bahkan mereka yang membeli motor untuk pekerjaannya, semisal ojek online, tetap membayar bea dan pajak, memenuhi kewajibannya dari motor yang dibeli. Masa mereka yang membeli high value goods dan luxury goods tidak membayar sesuai kewajibannya," kata Hendri dalam keterangan resminya, Rabu (22/3).
Ia menjelaskan, pemeriksaan difokuskan pada pemenuhan izin formalitas dan kewajiban kepabeanan pemilik yacht. Sejumlah kapal diduga tidak patuh terhadap aturan impor, termasuk penggunaan skema impor sementara atau berbendera asing.
“Bagaimana dengan hasilnya nanti, sedang kami dalami lebih lanjut’,” ungkapnya.
Hendri menegaskan, penertiban di sektor kepabeanan akan dilakukan secara berkelanjutan, tidak hanya pada barang mewah tetapi juga aktivitas ekonomi bawah tanah.
“Di teritorial jakarta ini, Bea Cukai Jakarta akan sisir kegiatan atau apa pun yang disebut underground economy apa pun bentuknya. Kita akan coba untuk mereduksi dan memerangi apa yang disebut dengan underground economy. Semoga kita nanti semangat ini bisa kemudian menjadi inspirasi di bea cukai yang lain,” kata Hendri.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui sulitnya melacak praktik underground economy yang nilainya cukup besar. Mengutip laporan Bank Dunia bertajuk Economic Policy: Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia, potensi ekonomi bawah tanah menjadi salah satu penyebab tidak optimalnya pemungutan pajak.
Berdasarkan studi Medina dan Schneider (2018), ekonomi bawah tanah di Indonesia diperkirakan mencapai 21,8 persen dari produk domestik bruto (PDB) pada 2015, sebagaimana dirilis Bank Dunia pada Maret 2025.
Purbaya menilai, aktivitas underground economy sulit dihitung karena tidak tercatat secara resmi, namun tetap menjadi perhatian pemerintah. Ia juga menegaskan, langkah penindakan seperti penyegelan toko Tiffany & Co. dan Bening Jewelry dimaksudkan sebagai peringatan bagi pelaku usaha lain.
Dalam pemeriksaan di Batavia Marina, tercatat 82 yacht berlabuh, terdiri dari 48 berbendera Indonesia dan 34 berbendera asing. Dari jumlah tersebut, 15 yacht berbendera asing terindikasi terkait dengan WNI, dengan rincian 9 unit dimiliki individu dan 6 unit oleh perusahaan di Indonesia.
Bea Cukai juga mencatat adanya yacht bernama “So Say” yang telah melewati izin lebih dari tiga tahun dan saat ini dalam kondisi disegel oleh Jampidsus Kejaksaan Agung. Selain itu, sejumlah yacht berbendera asing yang diduga dimiliki WNI antara lain Borealis, SSG, Dream Catcher, Juls 84, Rini, Duchessa, Blue Sky, Leopard, dan Miranda.
Seluruh yacht tersebut kini tengah menjalani pemeriksaan dokumen serta pendalaman lebih lanjut oleh Bea Cukai Jakarta.
