Penulis: Krisafika Taraisya Subagio
TVRINews, Jakarta
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait menegaskan komitmennya menghadirkan kebijakan rumah susun (rusun) subsidi yang berpihak pada masyarakat.
Maruarar menekankan, penyusunan kebijakan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat, perbankan, pengembang, kontraktor, hingga lembaga pemerintah. Ia menegaskan tidak ingin mengambil keputusan tanpa mendengar langsung suara ekosistem perumahan.
"Saya tidak mau menjadi Menteri yang tidak mendengar suara ekosistem. Rakyat harus kita tempatkan sebagai subjek, bukan objek dalam setiap kebijakan publik," kata Maruarar dalam keterangan tertulis, dikutip dari siaran pers yang diterima tvrinews.com, Rabu, 18 Maret 2026.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah terobosan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap hunian vertikal bersubsidi. Salah satunya melalui skema pembiayaan dengan tenor hingga 30 tahun dan suku bunga yang diupayakan berada di kisaran 6 persen.
Selain itu, pembangunan rusun subsidi akan menggunakan sistem inden yang telah mendapat dukungan dari sektor perbankan dan pengembang.
Maruarar juga memastikan peningkatan kualitas hunian, dengan memperluas ukuran unit hingga maksimal 45 meter persegi dari sebelumnya 21 hingga 36 meter persegi.
Dengan luas tersebut, unit rusun dimungkinkan memiliki dua hingga tiga kamar, sehingga dinilai lebih layak bagi keluarga.
Tidak hanya soal pembangunan, Maruarar juga menyoroti pentingnya mendengar langsung aspirasi penghuni rusun, terutama terkait biaya pengelolaan seperti Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), tarif listrik, dan air.
"Kita tidak boleh hanya bicara dari atas. Kita harus turun, mendengar langsung kebutuhan warga agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran," ujarnya.
Pemerintah juga membuka peluang skema lanjutan seperti rent to own serta pengembangan secondary market guna memperluas akses kepemilikan hunian bagi masyarakat.
Sebagai langkah awal, pemerintah melalui BP Tapera menargetkan realisasi akad sekitar 10.000 unit rusun subsidi pada tahun 2026.
Kebijakan ini diharapkan menjadi solusi konkret untuk mengurangi backlog perumahan di wilayah perkotaan, sekaligus menghadirkan hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Editor: Redaktur TVRINews
