Eks-Penyidik KPK Novel Baswedan menanggapi langkah Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI menahan empat orang personel TNI, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus.
Keempat pelaku berinisial NDP, SL, BWH, dan ES ini terungkap dalam pernyataan resmi Puspom TNI pada Rabu (18/3). Namun, Novel meyakini keempat orang itu hanya pelaku lapangan dan bisa jadi baru sebagian.
“Penyerangan secara terorganisir seperti ini, saya yakin dilakukan oleh orang yang lebih banyak, dengan pembagian peran masing-masing,” kata Novel kepada Katadata, pada Rabu (18/3).
Novel khawatir motif penyerangan terhadap Andrie dilatarbelakangi perannya dalam tim investigasi kerusuhan demo Agustus 2025. Pasalnya dalam laporan yang disusun Andrie, kata Novel, Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI banyak disebut.
“Bila benar, maka saya yakin aktor intelektualnya akan sulit diusut bila dengan pendekatan proses kejahatan biasa,” ucap Novel.
Ia berharap pemeriksaan terhadap kasus ini mampu membuktikan siapa aktor dibaliknya. Termasuk yang merancang, memberi izin, memfasilitasi, dan yang memerintahkan.
Sebab itu, Novel turut mendukung pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang didesak oleh 300 organisasi dan individu untuk menyelesaikan kasus penyerangan terhadap Andrie Yunus.
“Sekaligus agar di kemudian hari tidak terjadi lagi kejahatan brutal terhadap orang-orang kritis yang peduli pada bangsa dan negaranya,” ujar Novel.
Dukungan dari 300 Organisasi dan IndividuSebanyak 300 organisasi dan individu mendesak Presiden Prabowo untuk membentuk TGPF independen, dengan tujuan mengungkap kasus penyerangan terhadap aktivis hak asasi manusia (HAM) Andrie Yunus.
Gabungan organisasi dan individu mencakup KontraS, Amnesty International Indonesia, Jaringan Gusdurian, serta sejumlah praktisi hukum ini mendesak penyelesaian kasus secara transparan.
“Kami juga mendesak Pemerintah Indonesia melalui Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim gabungan pencari fakta independen yang dibuat berdasarkan konsultasi bersama dengan masyarakat sipil serta menjamin adanya proses yang transparan, imparsial, dan akuntabel untuk mengungkap percobaan pembunuhan berencana ini,” demikian pernyataan koalisi, dikutip pada Rabu (16/3).
Pihak Kepolisian diminta menangkap pelaku penyiraman sekaligus aktor intelektual yang diyakini koalisi ada dibalik penyerangan tersebut.
“Negara tidak boleh berpura-pura untuk tidak melihat konteks politik dari serangan ini,” ujar Usman Hamid, salah satu perwakilan dari koalisi.
Insiden penyerangan berupa penyiraman air keras kepada Andrie dilakukan tepat setahun setelah aktivis itu memprotes pembahasan UU TNI. Menurut koalisi, kuat dugaan keterlibatan pihak-pihak yang lebih luas dan perlu ada pengusutan secara menyeluruh.
