jpnn.com, JAKARTA - Mabes TNI telah mengungkap dan menahan empat anggota BAIS TNI terkait kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus.
Akademisi dari Universitas Esa Unggul, Syurya M. Nur menilai respons cepat TNI patut diapresiasi.
BACA JUGA: KontraS Desak Seluruh Lembaga Negara Usut Tuntas Kasus Andrie Yunus
Menurut dia, itu adalah contoh penting bagaimana komunikasi institusional dan tindakan hukum dapat berjalan selaras dalam menjaga kepercayaan publik.
"Dalam perspektif komunikasi politik, kecepatan bertindak saja tidak cukup, yang lebih krusial adalah bagaimana institusi mampu mengelola persepsi publik melalui transparansi, konsistensi pesan, dan keberanian membuka proses hukum secara proporsional", kata Syurya dalam keterangan tertulis, Rabu (18/3).
BACA JUGA: Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Melibatkan Anggota BAIS TNI, DPR Bentuk Panja
Menurut dia, TNI telah menunjukkan saat situasi krisis, respons cepat yang diikuti keterbukaan informasi mampu meredam spekulasi liar.
"Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal bagaimana negara hadir secara komunikatif di tengah publik,” ujarnya.
Dia menambahkan dalam era disrupsi informasi saat ini, setiap keterlambatan atau ketidakjelasan komunikasi akan dengan mudah diisi oleh narasi alternatif, bahkan disinformasi.
Karena itu, institusi negara dituntut tidak hanya bekerja cepat, tetapi juga menjelaskan secara jernih apa yang sedang dilakukan.
"Semua harus yakin Polri juga memiliki kapasitas yang sama, bahkan lebih, untuk memperkuat transparansi dalam penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik", jelasnya.
Dia menambahkan Polri memiliki infrastruktur, pengalaman, dan kewenangan yang sangat kuat dalam penegakan hukum.
"Tinggal bagaimana aspek komunikasi publik dan transparansi proses ini terus diperkuat agar sejalan dengan ekspektasi masyarakat,” tegasnya.
Dia menekankan dalam komunikasi politik modern, legitimasi tidak hanya dibangun dari hasil akhir suatu kasus, tetapi juga dari proses yang dapat diikuti dan dipahami oleh publik.
"Keterbukaan bertahap segala kasus yang diungkap, kejelasan alur penanganan, serta konsistensi pernyataan pejabat menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan", tandasnya.
Syurya juga menyoroti pentingnya menjadikan kasus-kasus besar sebagai momentum untuk memperkuat standar komunikasi institusional.
Dia menyinggung sejumlah peristiwa seperti Insiden KM 50, Tragedi Kanjuruhan, serta dinamika keamanan di Tual sebagai contoh di mana kebutuhan akan transparansi publik menjadi sangat tinggi.
“Makin besar perhatian publik terhadap sebuah kasus, maka makin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi. Ini hukum dasar dalam komunikasi politik. Jika tidak direspons dengan baik, maka ruang tafsir publik akan melebar,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan komparasi antara TNI dan Polri tidak boleh dilihat sebagai pertentangan, melainkan sebagai pembelajaran lintas institusi dalam memperkuat tata kelola komunikasi dan penegakan hukum.
“Saya tidak sedang membandingkan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menunjukkan bahwa praktik baik itu nyata dan bisa direplikasi. Ketika satu institusi mampu membangun kepercayaan melalui transparansi, maka institusi lain juga memiliki peluang yang sama,” ujar Syurya.(mcr10/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul
