Sejak lama masyarakat Bali hidup dalam keharmonian antara kehidupan duniawi dan spiritual, termasuk hal pangan yang bukan sekadar perkara mengenyangkan perut.
Aspek sosial, budaya, dan religius terintegrasi secara utuh dalam sistem pertanian subak. Tepat di sinilah, Kabupaten Tabanan sebagai ”lumbung pangan” Bali menghadapi tantangan serius.
Sejatinya, sistem subak yang merupakan manifestasi dari konsep Tri Hita Karana atau tiga hal penyebab kebahagiaan bagi manusia Bali. Tri Hita Karana menjadi konsep kehidupan masyarakat Bali untuk menjaga keseimbangan, keselarasan, dan keharmonisan hubungan dengan Tuhan sebagai Sang Pencipta (parhyangan), hubungan dengan sesama manusia (pawongan), dan hubungan dengan alam lingkungan (palemahan).
Keharmonisan inilah yang membuat subak mampu menjaga pasokan pangan masyarakat Bali sejak berabad lalu hingga kini.
Keberadaan subak telah lama menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Tabanan, Bali. Hamparan sawah yang berundak-undak dengan jaringan irigasi tradisional dapat memikat para turis, selain mengunjungi ke pantai.
Pada 2012, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) mengakui subak sebagai Warisan Budaya Dunia. Pengakuan ini menempatkan subak sejajar dengan Candi Borobudur dan Taman Nasional Komodo.
Lebih dalam lagi, subak turut dipahami sebagai sistem pengelolaan irigasi, produksi pertanian, kehidupan sosial, dan religius. Para petani membentuk organisasi yang mengatur berbagai aktivitas pertanian, mulai dari pembagian air, jadwal tanam, hingga kerja sama dalam pemeliharaan saluran irigasi.
Sistem subak kemudian dianggap sebagai lembaga sosial dan budaya yang mengatur hubungan antara manusia, alam, dan kepercayaan sehingga disebut sebagai solusi pertanian modern yang berkelanjutan.
Sistem pertanian yang berlandaskan pada keadilan di kalangan petani ini menempatkan Kabupaten Tabanan sebagai ”lumbung padi Bali”. Berkat sistem subak tersebut, Kabupaten Tabanan dianggap sebagai wilayah penting karena turut menunjang ketahanan pangan Bali. Setiap tahun, Tabanan mengalami surplus padi hingga 40 ton yang kemudian didistribusikan ke pemerintah kabupaten dan kota lainnya di Bali.
Maka, tidak mengherankan data Badan Pusat Statistik tahun 2024 mencatat, dari seluruh orang yang bekerja di Kabupaten Tabanan, hampir 44 persen bekerja di sektor pertanian dan perkebunan.
Selaras dengan data tersebut, lahan sawah mendominasi dengan luas 22,562 kilometer persegi atau 26,88 persen dari luas wilayah Tabanan. Desa Jatiluwih menjadi pusat wilayah agraris di Tabanan dengan total 2.233 hektar luas desa dan 13,6 persennya digunakan sebagai lahan sawah.
Selain pertanian, di sektor perkebunan Kabupaten Tabanan juga sebagai salah satu pemasok utama di Bali. Di Desa Jatiluwih sendiri memproduksi komoditas kopi, jambu klutuk, durian, pisang, talas, dan ketela.
Dari sini kemudian muncul daerah-daerah wisata yang memanfaatkan pertanian dan perkebunan yang memanjakan mata para turis. Dengan begitu, aktivitas agraria menjadi salah satu tulang punggung Kabupaten Tabanan dalam mengisi kantong-kantong anggaran daerah.
Meskipun subak dianggap sebagai warisan sistem pertanian leluhur masyarakat Tabanan, situasinya kini harus menghadapi ancaman yang hadir dari pesatnya industri pariwisata Bali. Destinasi wisata dan menjamurnya penginapan untuk para turis mengancam menyusutnya lahan pertanian di Kabupaten Tabanan.
Fenomena para turis warga negara asing dalam menguasai sektor pariwisata ditulis oleh Graeme MacRae dalam Petani Kecil untuk Ketahanan Pangan Global (2024).
Dalam analisisnya, banyak orang asing yang menikahi warga Bali kemudian memanfaatkan tanah milik orang Bali untuk digunakan sebagai usaha wisata. Cara ini menjadi semacam strategi yang terus berlangsung hingga kini.
Mengutip dari jurnal ”Analisis Spatio-Temporal Alih Fungsi Lahan Sawah Kabupaten Tabanan” (2024), data menunjukkan bahwa luas sawah di Tabanan cenderung menurun meskipun tidak linear (naik-turun).
Penurunan tajam terjadi tahun 2019 dan 2020 hampir 3.000-4.000 hektar. Di tahun 2021 naik signifikan hingga 7.000 hektar, tetapi turun kembali di tahun 2022 sekitar 1.000 hektar.
Ada banyak alasan terjadinya alih fungsi lahan ini, antara lain digunakan untuk pembangunan hotel, vila, dan restoran yang semakin menjamur.
Berubahnya fungsi lahan dari sawah menjadi perkebunan/ladang juga menjadi alasan menurunnya lahan sawah di Tabanan. Selain itu, penambahan demografi yang cukup tinggi di Tabanan membuat sawah-sawah berubah fungsi menjadi area perumahan.
Tidak dimungkiri, alih fungsi lahan berdampak langsung pada ketahanan pangan lokal. Sistem subak yang mengaliri sawah-sawah secara tradisional menjadi kering dan terpaksa dijual.
Data dari BPS Provinsi Bali menunjukkan dalam 14 tahun terakhir terjadi penurunan sebesar 19.626 hektar. Akibatnya terjadi penurunan produksi beras di Tabanan sebesar 6.290 ton di tahun 2024.
Pada 2025, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Bali berada di angka 79,88 turun dibandingkan tahun 2019-2024 yang konsisten di atas 83 poin. Meski angkanya relatif masih lebih tinggi dari rerata nasional yang tercatat 73,00, penurunan yang cukup signifikan ini menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi Bali.
Perubahan fungsi lahan sawah berdampak pada menurunnya keberadaan air bersih untuk irigasi sehingga membuat jumlah subak semakin terdegradasi.
Menurut penelitian Pusat Arkeologi Nasional (sekarang Badan Riset dan Inovasi Nasional), pada 2019, luas lahan sawah di Bali mencapai 76.000 hektar dan dikelola menjadi 1.602 subak. Dalam rentang lima tahun, pada 2024, jumlah subak di Bali kemudian berkurang menjadi 1.596 subak.
Selain itu, keberadaan sumber air bersih semakin langka dan diperebutkan oleh sektor pertanian maupun non-pertanian. Apalagi, menjamurnya tempat penginapan bagi para turis berdampak pada penyedotan air bersih untuk kebutuhan mereka.
Secara terus-menerus, hal ini mengakibatkan subak-subak berpotensi kehilangan air bersih sehingga suplai air ke persawahan di Kabupaten Tabanan sewaktu-waktu bisa memunculkan konflik karena perebutan sumber air. Subak yang dibangun atas dasar prinsip solidaritas dan konektivitas bisa terancam rusak akibat tata kelola air yang tidak berkeadilan.
Perubahan iklim juga menjadi ancaman nyata bagi pertanian subak di Tabanan. Perubahan iklim telah membuat varietas padi yang ditanam kini mudah terserang jamur. Padahal, puluhan tahun lalu, padi sangat tahan dari berbagai serangan penyakit.
Serangan penyakit terhadap padi ini memang bisa diatasi dengan intervensi bahan-bahan kimia. Akan tetapi, hal itu tidak sejalan dengan prinsip di subak yang menerapkan pertanian organik.
Ditambah pula, berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja sebagai petani juga memberikan ancaman lainnya. Di kalangan masyarakat lokal, muncul kecenderungan usaha tani sulit memberikan kesejahteraan dibandingkan dengan sektor industri dan jasa pariwisata.
Akibatnya, banyak anak muda di Kabupaten Tabanan kemudian merantau ke kota-kota besar yang memberikan penghasilan lebih atau berpaling ke industri pariwisata yang dinilai lebih menjanjikan.
Menurunnya area persawahan yang diikuti dengan turunnya produksi beras di Kabupaten Tabanan memberikan ancaman bagi ketahanan pangan Provinsi Bali. Keadaan ini juga memberikan dampak pada berkurangnya sistem subak sehingga warisan sistem pertanian yang diakui oleh UNESCO ini bisa dicabut.
Pencabutan status warisan budaya ini bisa saja terjadi, jika situs tersebut kehilangan “nilai universal luar biasa” (Outstanding Universal Value) akibat kerusakan serius, pembangunan yang tidak terkendali, atau gagal memenuhi komitmen pelestarian.
Selain karena berkurangnya lahan sawah untuk dijadikan kawasan pariwisata, wilayah Kabupaten Tabanan juga menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada menurunnya produksi beras.
Kedua faktor tersebut berpengaruh pada berkurangnya debit air bersih sehingga berdampak pada subak yang terancam kekeringan. Oleh karena itu, untuk meningkat produksi beras diperlukan pengembangan varietas yang tahan akan anomali iklim.
Beberapa langkah nyata pernah dilakukan pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mengatasi permasalahan ini. Pada 2020, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pernah memberikan penyuluhan pada petani Tabanan terkait dengan pemantauan keadaan cuaca sehingga dapat memberikan edukasi bagi para petani terkait dengan antisipasi perubahan iklim.
Pengembangan varietas baru juga tengah ditempuh oleh pemerintah daerah setempat untuk menemukan padi yang cocok terhadap perubahan cuaca yang tidak bisa diprediksi.
Pada 2022, di Subak Jatiluwih, Tabanan, diberikan benih baru padi merah Inpari (Inbrida Padi Sawah Irigasi) berjenis arumba. Varietas inpari arumba ini telah teruji tahan terhadap hujan dan banjir meski lahan pertanian tergenang dua hingga tiga minggu.
Lebih lanjut, dikembangkan juga varietas padi Inpago (Inbrida Padi Gogo) yang dikenal toleran terhadap kekeringan dan telah dikembangkan di daerah kering seperti Nusa Tenggara Timur.
Dikembangkan juga varietas padi yang rendah emisi seperti padi ciherang, inpari-6, dan IR 64. Produktivitas pada varietas ini cukup tinggi meski emisi gas metana (CH4) yang dilepaskan dari aktivitas penananam lebih rendah ketimbang varietas lainnya.
Selain mengembangkan varietas padi yang tahan perubahan iklim, pemerintah Kabupaten Tabanan perlu memperhatikan kembali kesejahteraan petani.
Para petani di Kabupaten Tabanan tidak hanya dimanfaatkan sebagai pelaku cagar budaya saja tetapi perlu dioptimalkan, baik untuk pelestarian budaya maupun lingkungan, meningkatkan wisata budaya, serta akses pada bantuan internasional.
Para petani perlu didampingi agar bisa menyuguhkan subak sebagai sebuah kebudayaan masyarakat Tabanan. Pemerintah Kabupaten Tabanan perlu serius menegakkan aturan pembangunan di kawasan subak.
Sebagai alternatifnya, masyarakat bisa diarahkan untuk mengembangkan homestay sehingga mereka bisa menikmati manfaat pariwisata tanpa harus membangun di wilayah persawahan.
Pemerintah Tabanan sebaiknya juga mengajak masyarakat lokal sebagai aktor utama di dalam mengelola pariwisata dalam proses pembangunan ekonomi di wilayahnya sendiri. Hal ini dimaksud untuk mengajak anak-anak muda Tabanan ikut terlibat di dalam bisnis pariwisata.
Tujuannya, meningkatkan perekonomian disektor wisata dan memaksimalkan warga lokal di tengah gempuran kepemilikan bisnis oleh orang asing di Bali.
Pendekatan Community-Based Economic Development (CBED) merupakan jawaban dari masifnya investor asing menjalankan bisnisnya di Tabanan tanpa melibatkan masyarakat lokal. Keberadaan mereka kadang memberikan dampak negatif dengan merusak area persawahan.
Dengan menerapkan CBED, masyarakat Tabanan dapat menerima manfaatnya sebagai perencana, pengelola, dan pelaku ekonomi utama.
Pemerintah Kabupaten Tabanan kiranya perlu bergerak cepat dalam menjaga Kabupaten Tabanan sebagai lumbung padi bagi pulau dewata.
Dari pengembangan tersebut petani Tabanan bisa menjadi basis pengembangan ekonomi komunitas seperti agrowisata berbasis sawah, produksi beras organik, pengelolaan lanskap budaya, dan koperasi petani Subak.
Dengan menerapkan pendekatan ini, subak tidak hanya berfungsi sebagai sistem irigasi tradisional, tetapi juga sebagi organisasi ekonomi komunitas. (LITBANG KOMPAS)
Serial Artikel
Subak, Artefak Peradaban Agraris Terakhir
Dulu di mana pun Pura Ulun Carik berada, bisa dipastikan di tempat itu menghampar persawahan dengan padi-padi menguning.
