Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta memeriksa 82 kapal pesiar pribadi (yacht) yang sedang bersandar di Dermaga Batavia Marina, perairan Ancol, Jakarta Utara. Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperketat pengawasan terhadap peredaran barang mewah di Indonesia.
Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Henri Darnadi, menegaskan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara. Selain itu, operasi ini bertujuan untuk memberantas praktik underground economy yang sering kali menghindari kewajiban perpajakan.
Dalam pemeriksaan tersebut, petugas Bea Cukai fokus memastikan apakah para pemilik kapal telah memenuhi seluruh formalitas perizinan dan kewajiban pabean. Henri mengungkapkan adanya dugaan bahwa sejumlah yacht tidak patuh terhadap peraturan impor dan kepabeanan yang berlaku.
Baca juga: Berantas Underground Economy, Bea Cukai Sisir Kapal Pesiar Mewah Jakarta
Salah satu modus yang disinyalir sering digunakan adalah penyalahgunaan fasilitas impor sementara atau penggunaan bendera asing untuk menghindari pajak. Padahal, kapal-kapal pesiar tersebut ditaksir memiliki nilai yang sangat fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah per unitnya.
Henri Darnadi menekankan pentingnya fiscal equity (keadilan fiskal) dalam penegakan hukum ini. Menurutnya, jangan sampai terjadi ketimpangan di mana masyarakat kelas menengah ke bawah patuh membayar pajak kendaraan, sementara pemilik barang mewah justru mencari celah hukum.
"Keadilan fiskal itu harus tercipta. Jangan hanya masyarakat rendah yang punya motor saja harus membayar pajaknya, sementara yang punya kapal harganya puluhan miliar mereka menggunakan celah hukum untuk lari dari kewajiban kepabeanan maupun pajaknya," ujar Henri.
Tegakkan Keadilan Fiskal, Bea Cukai Periksa 82 Kapal Pesiar Mewah di Ancol
