Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews-Bogor, Jawa Barat
Stop Hamburkan Anggaran, Utamakan Pembangunan Desa
Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap pola belanja pemerintah daerah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dalam sebuah diskusi terbuka di kediamannya, Hambalang, Bogor, Kamis 19 Maret 2026, Kepala Negara menyoroti kontrasnya fasilitas mewah pejabat daerah dengan infrastruktur dasar desa yang masih memprihatinkan.
Presiden Prabowo mengungkapkan temuan mengejutkan mengenai pengadaan mobil dinas kepala daerah yang menyentuh angka Rp8 miliar.
Baginya, angka tersebut merupakan simbol ketidakefisienan di tengah banyaknya tuntutan publik yang belum terpenuhi.
"Kita buka-bukaan ya. Ada pemerintah daerah beli mobil dinas gubernur seharga Rp8 miliar. Sementara itu, jembatan desa rusak, rakyat harus teriak, dan Presiden harus turun tangan," ujar Presiden Prabowo dengan nada lugas.
Kritik atas Prioritas Anggaran
Presiden mempertanyakan komitmen para Bupati dan Gubernur dalam mengelola dana desa serta anggaran provinsi.
Beliau menyayangkan fenomena di mana masalah-masalah lokal yang krusial justru baru mendapat perhatian setelah pemerintah pusat melakukan intervensi.
"Ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana? Gubernur ke mana?" tegasnya.
Meski menyatakan siap mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin tertinggi,
Presiden Prabowo mendesak adanya transparansi dan rasa keadilan dalam penggunaan APBD.
Teladan dari Maung Buatan Lokal
Sebagai pembanding, Prabowo memaparkan pilihannya menggunakan Maung, kendaraan taktis produksi dalam negeri.
Presiden menegaskan bahwa standar fasilitas pemimpin tertinggi negara pun tetap mengedepankan efisiensi dan kebanggaan nasional tanpa harus membebani kas negara secara berlebihan.
- Mobil Dinas Presiden: Maung (Produksi Pindad)
- Estimasi Harga: Rp700 juta (Mencapai Rp1 miliar dengan fitur antipeluru)
- Mobil Dinas Daerah: Mencapai Rp8 miliar
"Saya Presiden Indonesia, saya pakai Maung. Mungkin karena ini Presiden ada fitur antipeluru jadi Rp1 miliar, tapi tidak sampai Rp8 miliar. Kita akan selidiki semua demi efisiensi," tambahnya.
Seruan untuk Melayani, Bukan Menghabiskan
Menutup pernyataannya, Presiden mengingatkan bahwa esensi kepemimpinan daerah adalah pelayanan publik, bukan ajang pamer fasilitas atau sekadar menghabiskan anggaran
lewat kunjungan kerja yang tidak produktif.
Ia meminta para kepala daerah untuk memiliki "sense of crisis" dan tanggung jawab moral yang lebih kuat terhadap konstituen mereka.
"Bupati, kerja untuk rakyatmu. Gubernur, kerja untuk rakyatmu. Itu yang kita minta," pungkasnya
Editor: Redaktur TVRINews
