Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dihentikan sementara sebagai bagian dari upaya pembenahan kualitas layanan.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan standar pelayanan gizi, kebersihan, dan keamanan pangan benar-benar terpenuhi, sehingga program dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Prabowo menegaskan, kebijakan ini bukan berarti menghentikan program secara keseluruhan, melainkan bagian dari proses evaluasi dan perbaikan menyeluruh. Keputusan itu diambil setelah ia melakukan pengecekan langsung menyusul berbagai masukan dan kritik terhadap pelaksanaan MBG di lapangan.
“Saya langsung cek. Panggil kepala BGN, dan saya terus cross-check,” ujar Prabowo dalam siaran pers Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kamis (19/3).
Menurutnya, pemerintah tidak menutup mata terhadap kritik, melainkan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas program yang menyangkut masa depan generasi bangsa.
“Saya kirim orang-orang saya yang ngecek. Saya kira, kalau nggak salah ya, dari sekian puluh ribu dapur, sudah kita tutup lebih dari seribu,” lanjutnya.
Prabowo menegaskan, penindakan dilakukan secara tegas terhadap dapur yang tidak memenuhi standar, dengan pengawasan langsung di lapangan.
“Lebih dari seribu. Ini saya punya wakil kepala satu ibu, ibu ini, ibu Nanik ya. Ini galak sekali dia. Dia sidak terus kerjanya. “Yang sudah di-suspend, 1.030,” ungkapnya.
“Dan yang kita lakukan sekarang adalah sertifikasi. Jadi kalau dapur kamu mau survive lebih dari berapa bulan, kamu harus lulus sertifikasi kebersihan, sertifikasi keamanan makanan, dicek airnya gimana, airnya aman, airnya dimasak seperti apa, kemudian omprengnya, semua itu ada kriterianya. Kalau gak beres ditutup," ucap Prabowo.
Selain itu, pemerintah mulai menerapkan sistem standardisasi dan sertifikasi ketat bagi seluruh dapur MBG. Setiap dapur diwajibkan memenuhi kriteria kebersihan, keamanan makanan, kualitas air, serta proses pengolahan yang sesuai standar.
Dapur yang tidak memenuhi persyaratan akan langsung disuspend hingga dilakukan perbaikan.
Pemerintah juga membuka mekanisme pengawasan publik dengan menyediakan akses pelaporan bagi masyarakat, sekolah, maupun orang tua untuk memantau dan melaporkan pelaksanaan program di lapangan.
Prabowo menegaskan transparansi dan keterlibatan publik menjadi kunci agar program MBG berjalan bersih dan tepat sasaran.
“Siapapun boleh cek. Kepala sekolah, orang tua, masyarakat sekitar boleh masuk dan komplain,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun budaya baru dalam tata kelola program, yakni meninggalkan praktik laporan yang tidak sesuai fakta.
“Laporan yang hanya bagus-bagus itu budaya yang tidak baik. Kita harus berani menghadapi realitas,” ujarnya.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, serta memastikan program MBG benar-benar memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak.
