Prabowo Subianto Presiden, hari ini, Kamis (19/3/2026), mengadakan rapat bersama sejumlah menteri urusan ekonomi, di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menteri yang hadir antara lain Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Purbaya Yudhi Sadewa Menteri Keuangan, serta Rosan Roeslani Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Isu utama yang dibahas Presiden bersama para pembantunya yaitu fiskal, serta defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dalam keterangannya sesudah rapat, Airlangga Hartarto mengatakan, Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal nasional di tengah dinamika global, termasuk mengantisipasi dampak kenaikan harga energi.
Menurut Menko Perekonomian, RI 1 menegaskan pentingnya menjaga defisit APBN tetap di bawah tiga persen. Sehingga, Pemerintah berencana melakukan langkah efisiensi di berbagai kementerian dan lembaga. Tapi, dia tidak menjelaskan seperti apa detail efisiensi di kementerian/lembaga yang dimaksud.
“Kami menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3 persen dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit tiga persen bisa dijaga,” ujarnya.
Terkait antisipasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan komoditas lainnya, salah satu upaya yang akan dilakukan Pemerintah yaitu meningkatkan volume produksi batu bara.
Pemerintah, lanjut Airlangga, tengah mengkaji penyesuaian kebijakan pajak ekspor batu bara untuk meningkatkan penerimaan negara seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
“Bapak Presiden juga meminta agar volume daripada produksi batu bara bisa ditingkatkan. Artinya, akan ada perbaikan terkait dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB),” ucapnya.
Di sektor energi, Pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak.
Konversi pembangkit listrik itu nantinya bakal diurus Badan Pengelola Investasi Danantara. Selain itu, Pemerintah juga mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema work from home (WFH) satu hari dari lima hari kerja dalam sepekan.
Kebijakan itu diharapkan bisa mengurangi konsumsi bahan bakar hingga 20 persen dari konsumsi normal, seiring dengan berkurangnya mobilitas pekerja kantoran.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan,” tegasnya.
Menko Perekonomian bilang, selain berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN), Pemerintah Pusat mendorong skema WFH juga diterapkan Pemerintah Daerah dan sektor swasta.
Sekarang, berbagai kebijakan tersebut masih dalam proses pembahasan, dan hasilnya akan disampaikan kepada publik sesudah seluruh konsepnya final.(rid/bil/faz)
