Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan kembali melakukan efisiensi anggaran belanja lagi tahun ini untuk menghindari defisit APBN melampaui batas 3% terhadap PDB.
Untuk diketahui, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah melaksanakan kebijakan efisiensi pertama kali pada 2025 senilai Rp306,7 triliun. Efisiensi ini berlandaskan Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025.
Adapun kali ini efisiensi rencananya untuk menghindari defisit APBN melampaui batas 3%. Sebab, kenaikan harga minyak akibat perang Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran berpotensi membuat anggaran subsidi BBM untuk masyarakat melonjak.
"Kami menjaga APBN agar defisit tetap di bawah 3% dan sesuai dengan arahan pada saat Sidang Kabinet Paripurna dan sudah dirapatkan dengan kementerian teknis, itu dilakukan efisiensi dari berbagai K/L. Dan dengan efisiensi berbagai K/L itu defisit 3% bisa dijaga,” ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, dikutip dari siaran pers, Kamis (19/3/2026).
Selain itu, lanjut Airlangga, pemerintah menyiapkan langkah antisipatif terhadap dampak kenaikan harga BBM dan komoditas lainnya. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah meningkatkan volume produksi batu bara melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Di samping itu, pemerintah juga tengah mengkaji penyesuaian kebijakan terkait pajak ekspor batu bara guna meningkatkan penerimaan negara, seiring dengan tren kenaikan harga komoditas tersebut.
Baca Juga
- Efisiensi Anggaran Berdampak ke ASN, Rekrutmen Baru Disesuaikan Jumlah Pensiun
- Wacana Pemotongan Gaji Pejabat Dikaji, Pemerintah Fokus Efisiensi dan Penghematan
- Ada Perang AS-Israel Vs Iran, BGN Blak-blakan Bakal Efisiensi Dana MBG Rp268 Triliun
Pada sektor energi, pemerintah mendorong percepatan konversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak. Penugasan tersebut diberikan kepada Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk segera ditindaklanjuti.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa pemerintah tengah mengkaji kebijakan fleksibilitas kerja melalui skema Work From Home (WFH) satu hari dalam lima hari kerja.
“Ada penghematan dari segi penggunaan mobilitas dari bensin penghematannya cukup signifikan, seperlima dari apa yang biasa kita keluarkan," kata Menko Perekonomian sejak 2019 itu.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan aspek teknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Penerapan WFH diharapkan tidak hanya berlaku bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), tetapi juga dapat diadopsi oleh sektor Swasta serta Pemerintah Daerah.
Rencana implementasi kebijakan ini dijadwalkan mulai diberlakukan setelah Hari Raya Idulfitri 2026. Namun demikian, waktu pasti pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut.
“Nanti kami lihat situasinya. Situasi harga minyak, situasi perang. Kita ikuti situasi yang berkembang,” pungkasnya.
EFISIENSI LANGSUNG DIPOTONGSebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat menyebut efisiensi kali ini berbeda dengan yang dilakukan pada awal tahun lalu. Dia menyebut efisiensi bisa dilakukan langsung tanpa harus menerbitkan Inpres.
"Enggak ada [inpres]. Langsung potong saja," ujarnya kepada wartawan usai rapat dengan Menko Airlangga dan sejumlah menteri lainnya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Bendahara Negara mengatakan bahwa dalam waktu satu minggu ke depan bakal meminta kementerian/lembaga menyisir anggarannya untuk melihat apabila ada pos anggaran yang bisa dihemat.
Menurut Purbaya, ada Anggaran Belanja Tambahan (ABT) di pagu anggaran kementerian/lembaga yang berpeluang untuk dihemat. Dengan demikian, anggaran yang ada bakal lebih dioptimalkan.
Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu mengaku, anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan luput dari efisiensi.
Purbaya mengaku sudah melakukan negosiasi agar program prioritas Presiden Prabowo itu bisa ikut dihemat. Sebab, menurutnya program MBG masih bisa berjalan tanpa harus mutlak dengan pagu Rp335 triliun sebagaimana yang dianggarkan.
"Saya pikir gitu [masih tetap bisa tercapai]. Enggak harus Rp335 triliun," terangnya.
