JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden RI Prabowo Subianto menyoroti pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp8 miliar.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, namun anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” kata dia dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, yang tayang Kamis, 19 Maret 2026.
BACA JUGA:Koalisi Masyarakat Sipil Desak Prabowo Bawa Kasus Andrie Yunus ke Peradilan Umum
Ia menilai pola belanja daerah saat ini masih belum efisien, termasuk dalam penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat.
“Banyak pejabat itu menurut saya ini tidak efisien. Anda lihat sendiri. Kita buka-bukaan ya. Ada kabupaten, eh pemerintah daerah dia beli mobil dinas gubernur berapa? Rp8 miliar,” ungkapnya.
Sebagai perbandingan, Prabowo menegaskan bahwa dirinya menggunakan kendaraan dinas buatan dalam negeri dengan harga jauh lebih rendah.
BACA JUGA:Prabowo Ungkap Ada ‘Deep State’, Sebut Banyak Dirjen Lawan Menteri
“Saya Presiden Indonesia. Saya pakai mobil Maung buatan Indonesia. Harganya 700 juta itu. Mungkin karena ini presiden, ada anti peluru, mungkin jadi 1 miliar. Tapi tidak sampai 8 miliar. Kita selidiki semua, efisiensi,” tegasnya.
Presiden juga menekankan pentingnya kesadaran dan tanggung jawab kepala daerah dalam mengelola anggaran publik, terutama agar benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
“Habis itu kunjungan kerja-kunjungan kerja, sudahlah itu yang kita minta. Kesadaran, rasa tanggung jawab, iya kan?” lanjutnya.
BACA JUGA:Prabowo Minta Kasus Penyiraman Air Keras ke Andrie Yunus Diusut Cepat dan Objektif
Ia mengingatkan bahwa tugas utama kepala daerah adalah melayani masyarakat, bukan sekadar menghabiskan anggaran.
“Bupati kerja untuk rakyatmu, gubernur kerja untuk rakyatmu, itu yang kita minta,” pungkas Prabowo.
