Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap keras pemerintah terhadap kasus penyiraman air keras yang menimpa aktivis KontraS, Andri Yunus.
Dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang ditayangkan Kamis (19/3/2026), Prabowo menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk terorisme dan aksi biadab yang tidak bisa ditoleransi.
Kasus yang menimpa Andri Yunus diketahui menyebabkan luka serius, termasuk luka bakar hampir 20% serta kerusakan pada kornea mata kanan. Sejumlah pihak, mulai dari pemerintah hingga lembaga negara seperti Komnas HAM dan Komisi III DPR, menilai peristiwa ini bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan serangan terhadap demokrasi.
“Ya pastilah, ini terorisme. Tindakan biadab, harus kita kejar, harus kita usut,” tegasnya.
Dia menekankan bahwa pengusutan tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan semata, tetapi harus menjangkau pihak yang berada di balik layar.
“Harus diusut sampai ke siapa yang menyuruh, siapa yang membayar,” ujarnya.
Baca Juga
- Komisi III DPR Bentuk Panja Guna Kawal Kasus Teror Air Keras ke Andrie Yunus
- Beda Inisial Tersangka Penyiram Air Keras, Wamenham Minta Polri dan TNI Sinergi
- Koalisi Sipil Desak Kasus Penyiraman Air Keras Diadili di Pengadilan Umum
Presiden Ke-8 RI itu juga memberikan jaminan bahwa tidak akan ada impunitas, termasuk jika pelaku berasal dari aparat negara.
“Kalau yang berseragam melakukan, tidak akan dilindungi. Saya menjamin itu,” kata Prabowo.
Kendati demikian, ia juga mengingatkan kemungkinan adanya provokasi atau skenario tertentu yang bertujuan mendiskreditkan pemerintah. Prabowo menyinggung konsep “false flag operation” dalam dunia intelijen, yakni aksi yang sengaja dibuat untuk menyudutkan pihak tertentu.
“Kadang ada peristiwa yang dibuat seolah-olah, itu namanya provokasi,” jelasnya.
Dalam sesi tersebut, Prabowo juga menyimak sejumlah kasus yang menimpa figur publik dan individu kritis dalam setahun terakhir, seperti Francisca Christy Rosana, Tio Ardianto, Ramon Doni Adam, Firindian Aurelio, Sheryl Anavita, Iqbal Danamik, hingga Zainal Arifin Mochtar. Mereka dinilai memiliki kesamaan sebagai pihak yang vokal menyampaikan kritik di ruang publik.
Menanggapi kekhawatiran menyempitnya ruang kebebasan berpendapat, Prabowo justru mempertanyakan persepsi tersebut. Dia menilai ruang ekspresi di Indonesia masih terbuka, bahkan dengan maraknya konten di media sosial seperti TikTok yang kerap diwarnai hoaks dan informasi tidak benar.
Meski begitu, Kepala negara mengakui bahwa lambannya penyelesaian kasus dapat memicu spekulasi publik. Oleh karena itu, dia berjanji akan memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan tuntas.
“Saya ingin membangun Indonesia yang beradab. Pemerintah yang bersih, polisi yang bersih, jaksa yang bersih, intelijen yang bersih,” ujarnya.
Prabowo juga menegaskan komitmennya untuk melindungi kebebasan berpendapat.
“Tidak boleh ada warga yang diintimidasi atau diteror karena mengkritik pemerintah,” tegasnya.
Bahkan, orang nomor satu di Indonesia itu pun meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus ini secara menyeluruh hingga ke aktor intelektual di baliknya.
“Percayalah, saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Harus diusut sampai tuntas,” tandas Prabowo.
