JAKARTA, DISWAY.ID - Presiden RI Prabowo Subianto blak-blakan membeberkan alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak efisien oleh pemerintahannya.
Dalam siaran “Presiden Prabowo Menjawab” bersama para pakar dan jurnalis, ia menegaskan bahwa efisiensi besar-besaran adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.
BACA JUGA:Gurita Bisnis Michael Bambang Hartono, Pemilik Grup Djarum Meninggal Dunia di Singapura
BACA JUGA:Prabowo Subianto Sentil Mobil Dinas Rp8 Miliar, Jembatan Desa Malah Terbengkalai
Prabowo mengungkapkan bahwa pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun. Ia meyakini, jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," jelas Prabowo, Kamis, 19 Maret 2026.
Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara.
Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).
BACA JUGA:Duh! Warga Bekasi Terancam Susah Masak Menu Lebaran Daging Sapi, Stok Langka Harga Rp180 Ribu
Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (US$230 miliar), Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30% atau setara US$75 miliar.
"Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau US$230 miliar. 30% dari itu maka US$75 miliar. Ini tidak efisien," lanjutnya.
Prabowo menyebut efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal. Ia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial.
Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.
BACA JUGA:Pesan Polri Menjelang Idul Fitri: Jangan Nyalakan Petasan, Ada Gangguan? Hubungi 110
Selain itu, ia juga menyoroti kebiasaan pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun, serta maraknya kegiatan kajian yang dinilai tidak menyentuh persoalan utama seperti kemiskinan dan lapangan kerja.
- 1
- 2
- »
