Apa yang Dibahas Presiden Prabowo dan Megawati di Istana?

Pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri diwarnai pembahasan hal-hal strategis tentang persoalan bangsa dan negara. Berbagai persoalan geopolitik pun turut dibahas oleh kedua pemimpin dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di Istana Merdeka, Jakarta, tersebut.

”Pengalaman Ibu Megawati yang sangat luas, terutama sebagai Presiden kelima RI yang mampu menyelesaikan krisis multidimensional, termasuk berbagai pendekatan kebijakan yang selalu menekankan pentingnya sense of priority dan sense of urgency, menjadi salah satu hal yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut,” kata Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (DPP PDI-P) Hasto Kristiyanto melalui keterangan tertulis, Kamis (19/3/2026).

Hal yang juga didiskusikan oleh kedua pemimpin adalah persoalan geopolitik, khususnya kepeloporan Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan berbagai peran penting dalam membangun tata dunia baru melalui politik luar negeri bebas aktif. ”Pada kesempatan yang sangat bagus tersebut, Ibu Megawati juga menceritakan kunjungan terakhir Beliau ke Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia,” ujar Hasto.

Pertemuan Presiden Prabowo dengan Megawati di Istana Merdeka, Jakarta, pada 19 Maret 2026 ini merupakan pertemuan pertama kedua tokoh itu sepanjang 2026.

Sebelumnya, Presiden Prabowo mengundang Megawati bersama dengan seluruh mantan presiden dan wakil presiden ke Istana, 3 Maret 2026, untuk membahas dinamika geopolitik global, perang di Timur Tengah, serta dampaknya terhadap Indonesia. Namun, saat itu Megawati tidak hadir.

Sebelumnya, setidaknya ada tiga pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati yang dibuka kepada publik. Pertama, di tengah perayaan Idul Fitri 1446 Hijriah, 8 April 2025. Kala itu, Prabowo mendatangi kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, untuk bersilaturahmi Lebaran.

Setelah itu, keduanya bertemu dalam upacara peringatan Hari Pancasila di Gedung Pancasila, Kompleks Kementerian Luar Negeri, 2 Juni 2025. Presiden Prabowo kembali bertemu Megawati di Istana pada 31 Agustus 2025. Kala itu, Presiden mengundang seluruh ketua umum partai politik untuk membahas dinamika nasional di tengah gelombang demonstrasi Agustus 2025 

Meski Gerindra dan PDI-P kini berseberangan posisi politiknya, persahabatan antara Prabowo dan Megawati tak surut. Karangan bunga yang dikirim Megawati saat Gerindra merayakan ulang tahun menjadi salah satu bukti jalinan relasi keduanya.

Selain menjadi tradisi kepartaian saat ada parpol lain yang merayakan HUT, karangan bunga itu menjadi cerminan persahabatan antara Megawati dan Prabowo. Terlebih, atensi serupa diberikan Prabowo saat Megawati ataupun PDI-P berulang tahun.

Kehangatan tak hanya dirasakan Megawati dengan kehadiran sanak saudara dan kerabat di hari ulang tahunnya. Namun, pada hari ulang tahun Megawati 23 Januari 2025, juga ada bunga anggrek dari Presiden Prabowo.

Kebetulan, Prabowo ternyata dijadwalkan harus berangkat ke India untuk memenuhi undangan Perdana Menteri Republik India Narendra Modi. Prabowo dijadwalkan berkunjung ke India pada 24-26 Januari 2025.

Mensesneg Prasetyo Hadi kepada wartawan dalam wawancara cegat seusai melepas keberangkatan Presiden Prabowo di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Kamis, mengatakan, Presiden Prabowo telah mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat hari ulang tahun untuk Megawati. 

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan bahwa partainya akan menjadi penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. PDI-P akan mendukung kebijakan pemerintah yang prorakyat, tetapi bersikap kritis serta tegas terhadap setiap penyimpangan dari nilai-nilai Pancasila dan amanat penderitaan rakyat.

Megawati dalam penutupan Kongres VI PDI-P di Bali Nusa Dua Convention Center, Sabtu (2/8/2025), menyoroti salah satu kesalahpahaman yang sering terjadi dalam demokrasi Indonesia. Ia mengatakan, dalam sistem pemerintahan presidensial seperti yang dianut Indonesia tidak dikenal istilah oposisi dan koalisi seperti dalam sistem parlementer.

”Demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi blok-blokan kekuasaan, melainkan demokrasi yang bertumpu pada kedaulatan rakyat dan konstitusi. Konstitusi itu yang paling tinggi,” ujar Megawati.