Pemerintah Rusia menyerukan penghentian segera konflik di Timur Tengah serta mendorong penyelesaian melalui jalur diplomatik. Seruan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan, khususnya terkait keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Maria Zakharova Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia menegaskan bahwa solusi untuk memulihkan navigasi di Selat Hormuz harus ditempuh melalui meja perundingan, bukan adu kekuatan militer.
“Posisi Rusia dalam isu ini tidak berubah. Kami berpandangan bahwa solusi untuk memulihkan navigasi di Selat Hormuz harus dicari di meja perundingan,” ujar Zakharova dalam konferensi pers, yang dikutip kantor berita Xinhua, Kamis (19/3/2026).
Ia juga memperingatkan bahwa negara-negara yang bergabung dalam koalisi yang diusulkan Amerika Serikat (AS) untuk mengawal kapal di Selat Hormuz berpotensi dianggap sebagai pihak dalam konflik.
Menurutnya, langkah tersebut dapat membuat negara-negara tersebut menjadi “rekan dalam agresi” terhadap Iran, bersama AS dan Israel.
Zakharova kembali menegaskan pandangan Moskow bahwa operasi militer AS dan Israel terhadap Iran tidak memiliki dasar yang jelas. Ia mendesak penghentian permusuhan serta peralihan ke jalur politik dan diplomatik.
Di sisi lain, Donald Trump Presiden AS sebelumnya meminta sekutu untuk mengerahkan kapal perang guna mengamankan Selat Hormuz, jalur strategis yang dilalui sekitar seperlima pasokan minyak dunia. Namun, sebagian besar sekutu AS dilaporkan menolak permintaan tersebut.
Konflik sendiri memanas sejak 28 Februari, ketika AS dan Israel melancarkan serangan ke Teheran dan sejumlah kota lain di Iran. Serangan tersebut membuat Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta sejumlah komandan militer dan warga sipil meninggal dunia.
Sebagai balasan, Iran melancarkan serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel serta pangkalan dan aset militer AS di berbagai wilayah Timur Tengah.
Dari pihak Iran, Mansour Shakib Mehr Duta Besar Iran untuk Afrika Selatan, menegaskan bahwa Teheran akan terus melanjutkan respons militernya selama masih merasa terancam. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari “hak sah untuk membela diri” di tengah konflik yang masih berlangsung. (bil/iss)
