SAAT artikel ini ditulis, sekitar 144 juta orang Indonesia sedang dalam perjalanan pulang. Mereka memadati jalan tol Trans Jawa, berdesakan di stasiun-stasiun kereta, mengantre di pelabuhan dan bandara.
Angka itu setara dengan populasi Rusia, atau gabungan penduduk Belanda, Belgia, dan Jerman.
Seluruh pergerakan massal ini dilakukan untuk satu tujuan yang sangat sederhana: bertemu keluarga, saling memaafkan, dan menyambung kembali tali yang mungkin renggang selama setahun terakhir.
Silaturahmi adalah kata yang tidak memiliki padanan persis dalam bahasa Inggris, apalagi dalam kosa kata diplomasi internasional. Ia berasal dari bahasa Arab silat al-rahim, yang secara harfiah berarti "menyambung ikatan rahim"—ikatan yang melampaui kepentingan, melampaui kalkulasi, dan melampaui perbedaan.
Dalam tradisi Islam Indonesia, silaturahmi telah berkembang jauh melampaui makna kekerabatan biologis.
Ia menjadi etika relasional yang universal: kewajiban untuk menjaga hubungan baik dengan semua orang, termasuk mereka yang berbeda dan mereka yang pernah menyakiti kita.
Di Lebaran 2026, konsep ini terasa lebih relevan dari sebelumnya. Bukan hanya untuk kehidupan personal, tetapi untuk tata kelola dunia yang sedang mengalami keretakan paling serius dalam beberapa dekade terakhir.
Dunia yang Kehilangan Bahasa untuk BerdamaiMari kita lihat dunia tempat kita merayakan Lebaran tahun ini. Lima konflik bersenjata berlangsung secara simultan: Gaza yang telah merenggut lebih dari 72.000 jiwa, Ukraina yang memasuki tahun keempat perang, Sudan yang mencatat 13,6 juta orang mengungsi dalam krisis kemanusiaan terburuk di dunia, Myanmar yang lima tahun pascakudeta semakin terfragmentasi, dan perang baru di Iran yang memicu eskalasi regional setelah serangan militer AS-Israel pada akhir Februari lalu.
Baca juga: Air Keras dan Modernitas yang Belum Selesai
World Economic Forum dalam Global Risks Report 2026 menempatkan konfrontasi geoekonomi sebagai risiko nomor satu dunia, dengan 68 persen pakar melihat tatanan internasional sebagai terfragmentasi.
Yang lebih mengkhawatirkan daripada konflik itu sendiri adalah runtuhnya infrastruktur untuk menyelesaikannya.
Pemerintahan Donald Trump telah menarik AS dari 66 organisasi internasional, memangkas pendanaan ke badan-badan PBB secara drastis, dan secara eksplisit menyatakan bahwa era AS menyangga tatanan dunia telah berakhir.
Perang dagang AS-China mendorong tarif ke tingkat yang belum pernah terjadi sejak era Smoot-Hawley.
ASEAN, yang selama ini menjadi model regionalisme di Asia Tenggara, menghadapi tekanan fragmentasi ketika negara-negara anggotanya berlomba mencari kesepakatan bilateral dengan Washington.
Dunia sedang kehilangan bahasa untuk berdamai. Multilateralisme, yang selama delapan dekade menjadi mekanisme utama penyelesaian konflik, sedang dilucuti.
PBB nyaris lumpuh. Mediasi dianggap naif. Kekuatan militer dan ekonomi menjadi satu-satunya bahasa yang didengar.
Di tengah kekosongan inilah sebuah pertanyaan mengemuka: adakah aktor yang masih mampu berbicara dalam bahasa perdamaian yang otentik? Adakah negara yang memiliki modal peradaban untuk menjadi jembatan, bukan sekadar penonton?
Modal yang Tidak Dimiliki Negara LainIndonesia memiliki setidaknya empat modal peradaban yang, jika dikelola dengan serius, menjadikannya kandidat paling kuat untuk peran ini.
Modal pertama adalah tradisi silaturahmi itu sendiri. Ini bukan sekadar metafora. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia di mana ratusan juta orang secara rutin melakukan ritual rekonsiliasi massal setiap tahun.
Mohon maaf lahir batin mengandung pengakuan radikal bahwa setiap pihak pasti pernah menyakiti, dan bahwa hubungan hanya bisa dilanjutkan jika ada kerendahan hati untuk mengakuinya.
Baca juga: Nyepi: Keheningan di Zaman yang Makin Bising
