Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah berhasil menghemat anggaran hingga Rp308 triliun melalui kebijakan efisiensi dengan memangkas berbagai belanja yang dinilai tidak produktif dalam APBN.
Hal itu disampaikan Presiden saat berdiskusi dengan sejumlah jurnalis dan ekonom di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam agenda bertajuk “Presiden Prabowo Menjawab”.
Dalam forum itu, Presiden menegaskan langkah efisiensi dilakukan untuk melindungi keuangan negara dari potensi penyimpangan, termasuk korupsi.
"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat sebagian besar. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," kata Presiden Prabowo, dikutip Jumat (20/3/2026).
Presiden menjelaskan, kebijakan efisiensi tersebut juga didorong oleh tingginya nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia dibandingkan negara lain di kawasan.
ICOR merupakan indikator yang mengukur tingkat efisiensi penggunaan investasi atau anggaran suatu negara. Semakin rendah nilainya, semakin efisien pemanfaatan anggaran.
Menurut Presiden, skor ICOR Indonesia berada di angka 6,5 atau lebih tinggi dibandingkan Thailand dan Malaysia yang berada di kisaran 4 serta Vietnam sekitar 3,6.
Berdasarkan besaran APBN yang mendekati Rp3.700 triliun atau sekitar 230 miliar dolar AS, Presiden memperkirakan tingkat inefisiensi anggaran mencapai sekitar 30 persen atau setara 75 miliar dolar AS.
"Jadi, angka ini artinya 30 persen, lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau 230 miliar dolar AS. Sekitar 30 persen dari itu maka 75 miliar dolar AS. Ini tidak efisien," ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga merinci sejumlah pos pengeluaran yang telah dipangkas, seperti belanja alat tulis kantor, kegiatan rapat dan seminar di luar kantor, serta pengadaan barang seperti komputer dan perlengkapan kantor yang dilakukan hampir setiap tahun.
Selain itu, pemerintah juga mengevaluasi berbagai kajian yang dinilai belum menyentuh persoalan utama, seperti kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.
Presiden menegaskan kebijakan efisiensi akan terus dilanjutkan, terutama untuk menghadapi potensi krisis global yang diperkirakan turut berdampak pada Indonesia.
