JAKARTA, KOMPAS – Sektor swasta berharap rencana pemerintah menerapkan kerja dari rumah (WFH) selepas Idul Fitri berlaku fleksibel. Sebab, tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah. Ketimbang WFH, pemerintah diingatkan untuk menghemat proyek-proyek mercusuar berbiaya besar yang dapat menghemat lebih banyak ruang fiskal.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Sanny Iskandar mengatakan, pelaku usaha bisa memahami kebutuhan pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran. Apalagi, kenaikan harga minyak mentah dunia dapat menekan ongkos produksi, baik secara langsung maupun tak langsung.
Namun, opsi menerapkan satu hari WFH tidak bisa dipukul rata untuk sektor swasta. “Pemerintah cukup menyerukan yang sifatnya umum. Dunia usaha sudah sangat paham dengan perusahaan maupun pekerjanya, sehingga tidak perlu diatur terlalu detail. Sudah otomatis mereka akan menyesuaikan sendiri karena perusahaan itu sangat sensitif terhadap kenaikan harga,” tuturnya kepada Kompas, Jumat (20/3/2026).
Menurut Sanny, hal yang lebih mendasar dan diperlukan saat ini adalah kebijakan pemerintah yang bisa membantu dunia usaha berkegiatan dengan lebih baik di dalam negeri. Harapannya, iklim usaha di Indonesia bisa membaik dan mendorong terciptanya lapangan kerja formal baru.
Di sisi lain, pembenahan transportasi umum supaya lebih terjangkau, memadai, dan terintegrasi juga akan berperan dalam menghemat penggunaan bahan bakar minyak (BBM). Dengan demikian, pekerja tak perlu menggunakan kendaraan pribadi. Sanny meyakini karyawan akan gembira menggunakan transportasi umum sepanjang memadai, terjangkau, dan melalui jalur-jalur yang diperlukan.
Sebelumnya, rencana efisiensi konsumsi BBM disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Langkah ini diharap bisa menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak melampaui batas 3 persen dari produk domestik bruto (PDB).
Sepekan kemudian, dalam rapat tertutup yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Kamis (19/3/2026), langkah untuk efisiensi itu kembali dibahas dan diperjelas.
Selain efisiensi anggaran belanja berbagai kementerian/lembaga (K/L), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan akan ada pengaturan supaya ada satu hari kerja di rumah (WFH) dari total lima hari kerja dalam sepekan. Ini rencananya mulai diterapkan selepas Idul Fitri 2026.
“Itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena (kebijakan WFH) ini diharapkan juga tidak hanya ASN (aparatur sipil negara), tetapi juga swasta dan juga pemda (pemerintah daerah),” tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis.
Airlangga tak menjelaskan soal berapa lama kebijakan satu hari WFH per minggu ini akan diterapkan. Namun, menurutnya, Presiden menilai penghematan yang bisa dicapai lewat kebijakan itu sangat signifikan, yaitu sekitar seperlima dari konsumsi BBM harian.
“Nanti kita lihat situasi harga minyak dan situasi perang. Jadi, kita ikuti situasinya (untuk menentukan kapan kebijakan satu hari WFH berakhir),” katanya lagi.
Kalau mau penghematan, potong anggaran untuk proyek mercusuar pemerintah.
Langkah lain untuk menjaga defisit APBN tidak melebar di atas 3 persen dari PDB adalah dengan menaikkan pajak ekspor dari beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga. Hal ini dinilai akan menaikkan penerimaan negara lewat komoditas-komoditas itu.
Tak hanya itu, Presiden juga meminta agar volume produksi batubara bisa ditingkatkan agar ada perbaikan terkait Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) batubara. ”Nanti harapannya pendapatan pemerintah juga naik dengan adanya windfall profit,” tutur Airlangga.
Langkah lainnya adalah segera mengonversi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) menjadi pembangkit listrik tenaga solar. Oleh karena itu, lanjut Airlangga, Badan Pengelola Investasi Danantara ditugasi Presiden untuk segera menyelesaikan konversi pembangkit listrik.
Bukan hanya pengusaha, kalangan pekerja juga tidak sepenuhnya setuju jika kebijakan WFH dipukul rata. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengkhawatirkan, penerapan WFH satu hari dalam sepekan akan mengganggu pelayanan publik dalam sektor ketenagakerjaan.
“Pelayanan mediasi perselisihan PHK (pemutusan hubungan kerja), THR (tunjangan hari raya), dan upah, akan terganggu. Pengawasan implementasi syarat dan norma kerja di tempat kerja juga bisa terganggu. Semua ini tidak bisa dilakukan secara WFH, tapi tatap muka,” tuturnya.
Di sisi lain, tidak semua perusahaan atau pabrik swasta bisa menerapkan WFH secara merata. Sebab, operasional produksi berlangsung setiap hari tanpa henti, demikian pula kegiatan ekspor dan impor barang.
Secara umum, ia menilai WFH tidak akan berdampak signifikan pada penghematan BBM atau anggaran. Efisiensi lebih baik dilakukan dengan mewajibkan penggunaan transportasi publik dan penghematan penggunaan listrik.
“Kalau mau penghematan, potong anggaran untuk proyek mercusuar pemerintah,” tambah Iqbal kepada Kompas.
Sejauh ini, beberapa program mendapatkan alokasi anggaran di APBN yang sangat besar. Makan Bergizi Gratis (MBG) di APBN 2026, misalnya, mendapat anggaran Rp 335 triliun. Program lain yang juga memakan anggaran besar antara lain Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
Meski kalangan akademisi dan publik berharap penerapan MBG lebih fokus pada masyarakat yang betul-betul membutuhkan supaya alokasinya tidak berlebihan, pemerintah bergeming.
Usai rapat tertutup di Istana Merdeka, Kamis, Airlangga mengatakan, pemerintah tak akan memotong anggaran MBG dan KDMP. Sebelumnya, ia pernah menyebutkan bahwa program-program unggulan berbiaya besar itu mampu memberi manfaat untuk masyarakat luas. Rapat tertutup itu juga tidak membahas tentang opsi penghematan dengan memotong gaji Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan para menteri.
Opsi cadangan lain yang disiapkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak mentah dunia adalah melebarkan defisit APBN di atas batas 3 persen dari PDB. Sejauh ini, pemerintah telah menyiapkan tiga skenario pelebaran defisit anggaran yang dihitung berdasarkan asumsi perang di kawasan Timur Tengah berlangsung panjang hingga lima bulan (skenario optimistis), enam bulan (skenario moderat), dan sepuluh bulan (skenario pesimistis).
Dalam skenario optimistis, perang terjadi selama lima bulan dan harga minyak mentah dunia naik hingga 90 dolar AS per barel dan kurs rupiah mencapai Rp 16.500 per dolar AS. Dalam skenario ini, defisit APBN melebar menjadi 3,18 persen dari PDB.
Kedua, dalam skenario moderat, jika perang berlangsung hingga enam bulan dan rata-rata harga minyak mentah dunia mencapai 97 dolar AS per barel dan kurs mencapai Rp 17.500 per dolar AS, defisit APBN menjadi 3,53 persen dari PDB.
Skenario terberat adalah perang terjadi selama sepuluh bulan dan rata-rata harga minyak mentah dunia 115 dollar AS per barel dan kurs rupiah Rp 17.500 per dolar AS, defisit APBN bisa mencapai 4,06 persen dari PDB.
“Artinya, dengan berbagai skenario ini, defisit yang 3 persen itu sulit kita pertahankan, kecuali kita mau memotong belanja dan memotong pertumbuhan Pak Presiden,” tutur Airlangga saat itu.
Prabowo di akhir Sidang Kabinet saat itu meminta jajarannya untuk mengkaji langkah penghematan lain alih-alih melebarkan defisit APBN.
Sebagai perbandingan, beberapa negara seperti Pakistan sudah memangkas ketersediaan BBM untuk semua kementerian, mewajibkan 60 persen kendaraan pemerintah tidak digunakan, memangkas belanja pendingin ruangan atau AC, kendaraan, mebel, kunjungan ke luar negeri, serta mendorong kegiatan dilakukan secara daring.
Kendati APBN tertekan akibat fluktuasi harga minyak mentah dunia, pemerintah sejauh ini memastikan harga BBM subsidi tidak akan berubah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, APBN akan menyerap guncangan akibat kenaikan harga minyak dunia sembari menyeimbangkan anggaran dengan menaikkan penerimaan negara.
Pemasukan negara itu akan diajut dengan pajak terhadap komoditas yang mengalami kenaikan harga (windfall profit) serta penghematan belanja K/L. “Shock (akibat kenaikan harga minyak dunia) diserap pemerintah supaya Anda bisa tetap menikmati pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Apalagi, lanjutnya, pemerintah masih memiliki saldo anggaran lebih (SAL) di APBN. “SAL aman, saya masih punya Rp 270-280 (trilliun),” ujarnya.
