Setiap sore menjelang berbuka, ruas jalanan kita berubah menjadi lautan meja lipat dan banner seadanya. Dari kolak hingga gorengan, semua tersaji rapi hampir setiap sepuluh meter. Fenomena ini sering kita rayakan sebagai "berkah Ramadan" atau bukti kreativitas ekonomi rakyat. Namun, mari kita jujur sejenak: jika pasar kerja formal kita cukup kuat dan memberikan upah yang layak, apakah jutaan orang tetap harus mempertaruhkan nasib di pinggir jalan hanya demi tambahan receh selama tiga puluh hari?
Ledakan UMKM musiman ini sebenarnya bukan sekadar prestasi ekonomi, melainkan alarm keras bahwa struktur pasar kerja Indonesia sedang rapuh. Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan kenyataan pahit: sekitar 59 persen pekerja kita masih terjebak di sektor informal. Artinya, mayoritas tenaga kerja kita tidak memiliki kepastian pendapatan, apalagi perlindungan kerja. Dalam konteks ini, berdagang takjil bukan lagi soal menangkap peluang bisnis, melainkan strategi bertahan hidup (survival strategy) karena sempitnya pilihan di sektor formal.
Ironisnya, momentum Ramadan yang seharusnya membawa kelimpahan, bagi banyak pekerja informal justru menjadi periode "makan tabungan" (dissaving). Kenaikan harga bahan pokok yang ugal-ugalan selama bulan suci sering kali tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan mereka. Bagi pekerja serabutan atau ojek online, pengeluaran rumah tangga yang membengkak memaksa mereka menguras sisa-sisa simpanan yang kian menipis. Alhasil, meja-meja takjil di pinggir jalan itu adalah benteng terakhir agar dapur tetap mengepul saat tabungan sudah mencapai titik nadir.
Masalahnya, "katup pengaman" ekonomi ini sering kali terjebak dalam siklus subsisten. Dengan hambatan masuk (entry barrier) yang sangat rendah, siapa pun bisa berjualan. Namun, karena kemudahan itu pula, kita melihat puluhan pedagang menjual produk yang identik di satu ruas jalan yang sama. Akibatnya? Persaingan harga menjadi sangat brutal dan margin keuntungan kian tipis. Mereka tidak saling melengkapi, tapi saling "memakan" pasar satu sama lain di tengah keterbatasan modal dan inovasi.
Kita sering membandingkan diri dengan bazar Ramadan di Malaysia yang tertata sebagai destinasi wisata. Di sana, ada zonasi, standar kebersihan, dan dukungan pemerintah yang jelas. Di Indonesia, pedagang musiman sering kali dibiarkan bertarung sendiri di trotoar, lalu ditertibkan saat dianggap mengganggu estetika kota. Padahal, jika dikelola dengan ekosistem yang sehat—seperti legalitas usaha mikro yang instan atau akses pembiayaan jangka pendek—momentum musiman ini bisa menjadi batu loncatan bagi masyarakat untuk naik kelas, bukan sekadar pelarian dari pengangguran.
Ramadan memang bulan penuh spiritualitas, namun secara ekonomi, ia adalah cermin jujur kondisi dapur masyarakat kita. Kita tidak boleh terus-menerus membiarkan ekonomi rakyat berputar di titik yang sama setiap tahunnya. Jika pemerintah daerah hanya melihat fenomena ini sebagai kemacetan musiman tanpa upaya membangun infrastruktur ekonomi lokal yang berkelanjutan, maka "berkah Ramadan" hanya akan tetap menjadi mitos bagi mereka yang berjualan di bawah terik matahari demi menyambung hidup.
Sudah saatnya kita berhenti memuja "kreativitas" yang lahir dari keterpaksaan. Ramadan harus menjadi titik balik untuk memperbaiki akses pasar dan perlindungan bagi pekerja informal, agar ekonomi kita tidak terus-menerus mengandalkan nasib di pinggir jalan.
