Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD) menduga kuat adanya keterlibatan belasan pelaku dalam kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus. Dugaan tersebut berdasarkan hasil investigasi independen yang dilakukan TAUD.
"Temuan investigasi TAUD menunjukkan adanya dugaan kuat keterlibatan pelaku dari latar belakang sipil dalam upaya percobaan pembunuhan terhadap Andrie Yunus," tulis siaran resmi TAUD yang diterima Jumat (20/3/2026).
Dalam temuannya, TAUD mengungkap adanya dugaan keterlibatan pelaku sipil yang teridentifikasi sebagai OTK 3. Disebutkan, orang tersebut terlihat di sekitar Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) beberapa jam sebelum kejadian dengan mengenakan atribut ojek online berwarna hijau.
"Hal ini didasari pada temuan bahwa pelaku yang disebut sebagai OTK 3 (pengendara motor kedua yang membuntuti Andrie Yunus di TKP dengan helm biru) terlihat di sekitar YLBHI beberapa jam sebelum kejadian mengenakan jaket atribut ojek online berwarna hijau," ungkapnya.
TAUD menilai temuan itu memperkuat dugaan bahwa pelaku tidak hanya berasal dari satu latar belakang. Sehingga proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan berada dalam kewenangan peradilan umum.
"Dengan demikian, menjadi sangat penting proses penegakan hukum dalam kasus ini tetap tunduk di bawah kekuasaan peradilan umum demi transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum itu sendiri," tutur TAUD.
Selain itu, berdasarkan rekaman kamera pengawas di sekitar YLBHI, TAUD mengidentifikasi adanya belasan pelaku yang diduga saling berkoordinasi sepanjang malam kejadian. Jumlah tersebut dinilai jauh lebih besar dibandingkan dengan empat orang yang disebut oleh Danpuspom TNI, Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto.
"Investigasi independen TAUD mengidentifikasi adanya belasan orang pelaku yang diduga kuat saling berkoordinasi sepanjang malam kejadian perkara sebagaimana terpantau dari kamera pengawas YLBHI," ungkap TAUD.
"Penemuan belasan terduga pelaku ini menunjukkan bahwa operasi ini merupakan oberasi besar, terstruktur, dan terorganisir yang digerakkan oleh pihak yang memiliki otoritas," lanjut keterangannya.
TAUD menduga bahwa percobaan pembunuhan berencana terhadap Andrie Yunus melibatkan jaringan yang lebih besar, terlatih, dan sistematis. Atas dasar itu, TAUD mendesak kepolisian untuk tidak hanya mengungkap pelaku lapangan, tetapi juga menelusuri aktor intelektual dan pihak-pihak yang memberikan dukungan operasional dalam kasus itu.
TAUD menegaskan bahwa peristiwa ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dengan korban utama warga sipil. Mengacu pada Pasal 65 Undang-Undang TNI, mereka menilai tidak ada alasan untuk membawa perkara ini ke peradilan militer apabila terdapat dugaan keterlibatan prajurit dalam tindak pidana umum.
"Oleh karena itu, kami mendesak keseriusan negara mengungkap operasi besar ini dengan memastikan bahwa penyelidikan dan penuntutan dipastikan berada di peradilan umum," dorongnya.
Lebih lanjut, TAUD juga menyoroti pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang sebelumnya menyebut kasus ini sebagai tindakan terorisme dan harus diusut tuntas. Namun, TAUD menilai pernyataan tersebut akan menjadi sekadar retorika jika tidak diikuti langkah konkret.
TAUD mendoro Presiden untuk segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) independen melalui Keputusan Presiden, dengan melibatkan unsur masyarakat sipil dan kewenangan yang jelas. Selain itu, Presiden juga diminta memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk memastikan pengungkapan seluruh pelaku, baik di lapangan maupun aktor intelektual.
"Melalui kekuasaannya, Presiden dapat memberikan perintah sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan tertinggi terhadap militer untuk segera mengungkap pelaku lapangan hingga aktor intelektual serta melakukan pembentukan tim gabungan pencari fakta agar peristiwa ini bisa segera terungkap secara independen," pungkasnya.
Seperti diketahui, Andrie Yunus menjadi korban penyiraman air keras yang diduga dilakukan oleh dua orang pelaku di Jakpus, Kamis (12/3) malam. Peristiwa itu terjadi saat Andrie dalam perjalanan pulang setelah menghadiri acara podcast di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Perintah Prabowo: Usut Dalang Penyiraman Air Keras
Presiden Prabowo Subianto meminta kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus diusut hingga tuntas. Termasuk siapa aktor intelektual di balik kasus tersebut.
"Harus kita usut, siapa yang nyuruh, siapa yang bayar," kata Prabowo saat diskusi bersama jurnalis dan pengamat dari tayangan video yang dibagikan, Kamis (19/3).
Ketika ditanya kemungkinan keterlibatan aparat negara, Prabowo memastikan hal itu tetap harus diusut. Ia menjamin tidak akan ada perlindungan bagi pelaku sekalipun jika berasal dari institusi resmi.
"Ya jelas dong. Saya menjamin, tapi sebaliknya. Kalau ini provokator yang bukan dari pemerintah, bukan dari aparat, jelas harus kita usut kok," ujarnya.
Prabowo juga memberikan jaminan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi tindakan kekerasan semacam itu.
"Percayalah saya tidak akan mengizinkan hal-hal seperti itu terjadi. Percayalah saya dipilih oleh rakyat, untuk membela rakyat, tapi kita waspada, saya minta diusut bener sampai aktornya," ujarnya.
Prabowo juga menyatakan terbuka terhadap pembentukan tim independen mengusut kasus tersebut. Dengan catatan tim tersebut benar-benar bersifat netral.
"Kita bisa pertimbangkan, asal independen ya, jangan semua LSM-LSM yang sudah apriori benci dengan pemerintah yang dapet uang dari luar negeri," ujarnya.
(ond/aud)
