Penulis: Christhoper Natanael Raja
TVRINews, Jakarta
Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait kendaraan dinas kepala daerah bernilai hingga Rp8 miliar mencerminkan kekecewaan terhadap rendahnya sensitivitas pejabat daerah terhadap kondisi masyarakat.
Menurut Ari, kritik tersebut bukan sekadar pernyataan biasa, melainkan bentuk akumulasi kekecewaan terhadap penggunaan anggaran yang dinilai tidak berpihak pada kebutuhan publik.
“Sentilan Presiden Prabowo soal kendaraan dinas terhadap kepala daerah sebetulnya menjadi klimaks kekecewaan seorang presiden kepada kepala daerah yang tidak tahu diri,” ujar Ari dalam keterangannya, Jumat, 20 Maret 2026.
Ia menyoroti kontras antara penggunaan anggaran untuk fasilitas pejabat dengan kondisi sosial di daerah. Ari mencontohkan masih tingginya angka kemiskinan dan stunting di sejumlah wilayah, sementara pejabat daerah justru menggunakan fasilitas mewah.
Selain itu, Ari menilai arah kebijakan pemerintahan saat ini menekankan efisiensi anggaran, khususnya terhadap belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pelayanan publik. Pos seperti perjalanan dinas, rapat, hingga seminar disebut perlu dibatasi.
Menurutnya, penghematan anggaran diarahkan untuk mendukung program prioritas seperti pertanian, kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
“Tujuan dari kebijakan efisiensi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengalokasikan dana ke program-program prioritas,” ucap Ari.
Ari juga menyinggung komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, termasuk tidak memberikan ruang bagi pejabat yang menyalahgunakan anggaran.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum optimal.
Ia menyinggung adanya pembelian kendaraan dinas kepala daerah dengan nilai fantastis, di tengah masih banyaknya kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan,” kata Presiden Prabowo.
Editor: Redaktur TVRINews
