Bahkan, pemerintah mempertimbangkan untuk meniadakan penyelenggaraan haji dengan alasan keamanan jamaah.
IDXChannel - Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhadjir Effendy, menyatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi penyelenggaraan ibadah haji di tengah konflik Timur Tengah.
Bahkan, kata dia, pemerintah mempertimbangkan untuk meniadakan penyelenggaraan haji dengan alasan keamanan jamaah.
"Kita terus memantau ini perkembangannya. Saya juga terus mengikuti apa dan juga sudah merancang apa beberapa plan gitu ya, plan A, plan B, plan C yang nanti akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden untuk diambil keputusan," ujar Muhadjir saat ditemui di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (20/3/2026).
Dia menuturkan aspek kemanan akan selalu menjadi pertimbangan utama.
"Kalau di dalam Al-Qur'an itu Wa atimmul-hajja wal-'umrata lillāh, fa'in uḥṣirtum famastaisara minal-hady. Itu sudah jadi kalau jalannya itu terganggu atau tidak aman maka tidak boleh dilaksanakan haji. Mudah-mudahan itu tidak sampai kepada titik yang sangat ekstrem yaitu bahwa tidak ada haji ya," kata Muhadjir.
Sebelumnya, pemerintah Indonesia menyiapkan skenario darurat, termasuk opsi penundaan keberangkatan haji 2026 jika konflik di Timur Tengah memburuk dan mengancam keselamatan jamaah. Skenario lain mencakup perubahan rute penerbangan dan penambahan petugas TNI-Polri. Keputusan final menunggu arahan Presiden Prabowo Subianto.
Pemerintah juga telah memastikan tambahan biaya akibat perubahan rute tidak akan dibebankan kepada jamaah.
(NIA DEVIYANA)
