Bisnis.com, JAKARTA — Kemacetan panjang di pintu tol saat arus mudik kembali terjadi pada Lebaran 2026. Persoalan ini dinilai bukan semata akibat lonjakan kendaraan, melainkan adanya hambatan pada sistem transaksi di gerbang tol.
Pengamat transportasi dari Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan (PKTJ) Tegal, Anton Budiharjo, mengatakan gerbang tol merupakan titik penyempitan kapasitas (bottleneck) karena kendaraan harus melambat bahkan berhenti.
“Dengan waktu layanan sekitar 4–5 detik per kendaraan, saat volume lalu lintas meningkat dua hingga tiga kali lipat, antrean tidak terhindarkan,” ujarnya dikutip Sabtu (21/3/2026).
Ia menjelaskan, selisih waktu beberapa detik dalam kondisi puncak dapat memicu antrean panjang hingga meluber ke lajur utama dan mengganggu arus lalu lintas secara keseluruhan.
Menurutnya, solusi jangka pendek dapat dilakukan melalui optimalisasi operasional, seperti penambahan gardu tol, rekayasa lalu lintas (contraflow), hingga penerapan open barrier saat puncak arus.
Namun, solusi jangka panjang dinilai perlu menyasar akar masalah, yakni menghilangkan titik henti di gerbang tol.
Baca Juga
- Hindari Macet, Pemudik Terminal Kampung Rambutan Berangkat Dini Hari
- Ini Titik Kemacetan Mudik Lebaran 2026, 181.617 Kendaraan Tinggalkan Jakarta
- Kronologi Pemudik Meninggal Dunia saat Macet Parah Menuju Pelabuhan Gilimanuk
“Jika friction point di gerbang tol dihilangkan, arus lalu lintas bisa menjadi free flow,” kata Anton.
Ia mendorong penerapan sistem pembayaran nirsentuh dan nirhenti atau multi lane free flow (MLFF). Sistem ini memungkinkan kendaraan melintas tanpa berhenti sehingga kapasitas jalan meningkat.
Secara prinsip, MLFF bekerja dengan mendeteksi kendaraan secara otomatis menggunakan teknologi Global Navigation Satellite System (GNSS) yang terhubung dengan aplikasi, serta didukung kamera ANPR (Automatic Number Plate Recognition).
Dengan sistem ini, tarif tol dihitung berdasarkan jarak tempuh dan dibayarkan secara elektronik tanpa perlu berhenti di gerbang.
Anton menilai penerapan MLFF secara teoritis mampu mengurangi kemacetan signifikan. Sejumlah negara yang telah menerapkannya mencatat penurunan antrean hingga lebih dari 90%.
Namun, efektivitas sistem ini bergantung pada akurasi identifikasi kendaraan dan penegakan hukum.
“Tanpa itu, potensi kesalahan transaksi dan pelanggaran bisa mengurangi manfaatnya,” ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo memastikan proyek MLFF tetap berjalan meski sempat menghadapi kendala teknis dan nonteknis.
“MLFF itu tetap berproses. Ada sedikit masalah, tetapi sudah dibereskan. Karena melibatkan banyak pihak, perlu waktu untuk merapikannya,” ujar Dody.
Pemerintah akan melanjutkan tahap uji coba guna memastikan kesiapan teknologi sebelum diterapkan secara luas.
