PENENTUAN akhir Idul Fitri 2026, diwarnai perdebatan elongasi (sudut antara Matahari dan Bulan dilihat dari Bumi) yang dijadikan indikator visibilitas hilal. Berbagai pendekatan ilmiah menghasilkan ambang batas yang berbeda.
Sebagian ahli falak (astronom) menetapkan elongasi minimum tertentu. Sebagiannya lagi mengombinasikannya dengan ketinggian bulan. Bahkan, ada yang memasukkan faktor atmosfer dan kemampuan observasi manusia.
Semua pendekatan tersebut sama-sama ilmiah, tetapi tidak menghasilkan satu kesimpulan yang seragam.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa sains bekerja melalui model dan asumsi. Model ilmiah bukanlah realitas itu sendiri, melainkan representasi yang disederhanakan. Ia bergantung pada variabel yang dipilih, metode yang digunakan, dan paradigma yang dianut.
Memang, sejarah sains memperlihatkan bahwa tidak ada teori yang sepenuhnya bebas dari perdebatan. Bahkan, teori yang telah mencapai status “hukum” pun tetap membuka ruang diskusi.
Sekadar contoh, dalam ilmu ekonomi, teori penawaran yang sangat mapan dan naik derajat menjadi hukum penawaran tetap diperdebatkan dalam kondisi-kondisi tertentu.
Baca juga: Sidang Isbat 1 Syawal 1447 H: Ketika Langit Bertemu Protokol
Bagaimana teori ini dapat bekerja dalam pasar yang tidak sempurna, bagaimana pengaruh ekspektasi, atau bagaimana intervensi negara mengubah kurva yang dianggap “alamiah.”
Di sinilah letak paradoks kalau sains dijadikan satu-satunya dasar keputusan publik. Negara membutuhkan kepastian untuk bertindak, sementara sains menyediakan ketidakpastian yang terukur.
Betul sains memberi kemungkinan terbaik berdasarkan data, tetapi tidak pernah menjanjikan finalitas.
Jika negara menunggu kesepakatan ilmiah total, maka keputusan tidak akan pernah bisa diambil. Dan, jika negara memilih satu pendekatan ilmiah di antara banyak pendekatan, maka ia secara implisit melakukan seleksi normatif.
Keputusan publik yang matang tidak bisa menempatkan sains sebagai hakim tunggal, tetapi sebagai salah satu pilar dalam proses pengambilannya (deliberasi).
Sains menyediakan data dan analisis, dan negara menyediakan keputusan yang terbaik dari sekian hasil analisis yang baik.
Tanpa integrasi ini, keputusan berbasis sains berisiko terjebak dalam konflik berkepanjangan akibat perbedaan interpretasi ilmiah.
Sains sekadar memberi kita peta, tetapi tidak menentukan jalan mana yang harus diambil. Dalam konteks elongasi bulan, pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa kebenaran ilmiah selalu bersifat terbuka, sementara keputusan publik menuntut “penutupan sementara” atas keterbukaan itu.
Sains memang tidak memiliki “lembaga pemutus final” seperti Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum tata negara. Tidak ada forum tunggal yang berwenang mengakhiri perdebatan ilmiah secara definitif.
