Perdagangan dunia pada 2026 tengah berada dalam dua tekanan. Pertumbuhan yang sebelumnya diramal akan melambat, kini berpotensi kian lambat. Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO menyajikan dua skenario pertumbuhan tersebut.
Pada Kamis (19/3/2026), WTO merilis laporan terbaru "Global Trade Outlook and Statistics" di Geneva, Swiss, waktu setempat. Dalam laporan itu, WTO menyebut kenaikan tarif impor dan konflik di Timur Tengah sebagai penghambat laju pertumbuhan perdagangan dunia pada 2026.
Kenaikan tarif impor dipicu oleh kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS) pada periode kedua kepemimpinan Donald Trump. Kebijakan itu berpotensi mengerek harga berbagai barang dan mengubah alur rantai pasok komoditas dunia.
Sementara, konflik di Timur Tengah tercermin dari perang Iran versus duet AS-Israel. Konflik tersebut telah memicu kenaikan harga minyak mentah dunia, biaya logistik, harga komoditas dunia, serta menghambat arus perdagangan maritim dunia.
Untuk negara dan kawasan yang bergantung pada impor energi, perdagangannya diperkirakan hanya tumbuh 0,9 persen.
Dalam skenario pertama atau perkiraan dasar, yakni jika harga energi tidak tinggi, WTO meramal perdagangan barang dunia pada 2026 tumbuh 1,9 persen. Angka ramalan itu jauh di bawah pertumbuhan perdagangan barang dunia pada 2025 yang tembus 4,6 persen.
Perlambatan perdagangan dunia itu bakal menyebabkan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dunia turut melambat menjadi 2,8 persen pada 2026. Proyeksi tersebut lebih rendah dibandingkan pertumbuhan PDB dunia pada 2025 yang mencapai 2,9 persen.
Dalam skenario kedua, yakni harga minyak mentah dan gas alam cair tetap tinggi, perdagangan barang dunia pada 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 1,4 persen. Bahkan, untuk negara dan kawasan yang bergantung pada impor energi, perdagangannya diperkirakan hanya tumbuh 0,9 persen. PDB dunia pada tahun tersebut diperkirakan tumbuh 2,5 persen.
Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan, di tengah tekanan tarif tinggi, ketahanan perdagangan dunia sebenarnya masih cukup kuat. Hal itu tidak terlepas dari pertumbuhan perdagangan produk teknologi dan layanan digital, terutama terkait akal imitasi (AI).
Selain itu, ketahanan pertumbuhan perdagangan juga ditopang oleh adaptasi rantai pasokan dan penghindaran pembalasan tarif resiprokal (timbal balik). Namun, perkiraan dasar pertumbuhan tersebut kini berada di bawah tekanan konflik di Timur Tengah.
“Kenaikan harga energi akibat konflik yang berkelanjutan dapat meningkatkan risiko bagi perdagangan global. Dampaknya juga berpotensi merembet ke ketahanan pangan serta menekan konsumen dan para pelaku bisnis,” ujarnya melalui siaran pers.
Okonjo-Iweala menjelaskan, blokade Selat Hormuz telah mengganggu pasokan pupuk yang sangat penting bagi pertanian global. Ini mengingat sekitar sepertiga ekspor pupuk dunia melewati jalur air tersebut.
Produsen komoditas pertanian utama seperti India, Thailand, dan Brasil bergantung pada impor pupuk urea dari negara-negara di kawasan Teluk Persia. Ketergantungan impor urea India mencapai sekitar 40 persen, Thailand 70 persen, dan Brasil 35 persen.
Sebaliknya, lanjut Okonjo-Iweala, negara-negara Teluk juga menghadapi tantangan ketahanan pangan. Selama ini, ketergantungan impor beras mereka sekitar 75 persen, sedangkan jagung, kedelai, dan minyak nabati lebih dari 90 persen.
“Harga komoditas-komoditas pangan itu berpotensi naik tinggi akibat kenaikan harga energi dan lonjakan biaya logistik yang dipicu oleh pengalihan rute pelayaran,” katanya.
Meski demikian, Okonjo-Iweala menambahkan, para anggota WTO dapat membantu mengurangi dampak dan meringankan beban ekonomi pada masyarakat di seluruh dunia. Caranya dengan mempertahankan kebijakan perdagangan yang dapat diprediksi dan memperkuat ketahanan rantai pasokan.
Dalam laporan itu, WTO juga memperkirakan perdagangan barang kawasan Timur Tengah pada 2026 bakal anjlok. Dalam skenario pertama dan kedua, pertumbuhan ekspor kawasan itu diperkirakan turun drastis dari 12,9 persen pada 2025 menjadi 0,6 persen, bahkan -0,1 persen pada 2026.
Untuk Asia, dalam skenario pertama dan kedua, pertumbuhan perdagangan barang juga diproyeksikan turun drastis. Ekspor kawasan tersebut diperkirakan anjlok dari 9,5 persen pada 2025 menjadi 3,5 persen dan 3,3 persen pada 2026. Impornya juga diramal turun dari 6,6 persen pada 2025 menjadi 3,3 persen dan 2,3 persen pada 2026.
Di tengah situasi itu, Indonesia mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk memperkuat ketahanan ekonomi, termasuk perdagangan, ASEAN. Hal itu bisa dilakukan dengan mengoptimalkan peran Satuan Tugas Geoekonomi ASEAN (AGTF) dan mempercepat transformasi ASEAN.
Wakil Menteri Perdagangan RI Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan, di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi, negara-negara anggota ASEAN bukan hanya harus beradaptasi. Mereka juga harus proaktif menangkap berbagai peluang guna memajukan kawasan.
Sebagai upaya adaptasi di tengah ketidakpastian ekonomi global, ASEAN telah mendirikan AGTF pada April 2025. AGTF menjadi wadah para ahli dari berbagai negara ASEAN berkumpul untuk memberikan berbagai saran bagi para pembuat kebijakan.
Di tengah tantangan geopolitik dan geoekonomi, negara-negara anggota ASEAN bukan hanya harus beradaptasi. Mereka juga harus proaktif menangkap berbagai peluang guna memajukan kawasan.
Roro menjelaskan, saran itu bisa berupa upaya mengelola risiko ekonomi jangka pendek, memajukan integrasi dan ketahanan kawasan, serta memperkuat multilateralisme dan koordinasi lintas pilar. Selain itu, bisa juga berupa langkah merealisasikan agenda ambisius ASEAN, seperti penerapan tarif eksternal umum (CET) dan kebijakan industri yang koheren.
“Inisiatif ini mencerminkan transisi ASEAN dari berprinsip netralitas menuju ke arah kerja sama strategis yang proaktif. Ini sejalan dengan visi Indonesia yang lebih luas, yakni beradaptasi dengan perubahan global dan memitigasi risikonya melalui tindakan kolektif,” ujarnya lewat siaran pers.
Menurut Roro, adaptasi itu juga perlu dibarengi upaya percepatan transformasi ekonomi ASEAN di sejumlah area utama. Pertama, melalui Perjanjian Kerangka Ekonomi Digital ASEAN (DEFA). DEFA yang diluncurkan pada September 2023 itu menjadi perjanjian ekonomi digital kawasan pertama di dunia.
Perjanjian tersebut bertujuan menyelaraskan aturan perdagangan digital dan membuka potensi ekonomi digital di ASEAN senilai sekitar 2 triliun dolar AS pada 2030. Aturan perdagangan digital itu mencakup arus data lintas batas, pembayaran elektronik, perlindungan data pribadi, identitas digital, AI, keamanan siber, serta dukungan untuk UMKM.
Serial Artikel
ASEAN dan Daya Tahan Multilateralisme
Di antara berbagai bentuk kerja sama internasional, ASEAN menjadi contoh paling menarik dari kekuatan yang tumbuh diam-diam di tengah keraguan.
Kedua, lanjut Roro, melalui peningkatan ketahanan rantai nilai global (GVC). Hingga Januari 2026, ASEAN telah menyelesaikan 27 dari 34 lini aksi Rencana Kerja GVC. ASEAN juga memperkuat daya saing kawasan di sektor semikonduktor, baterai kendaraan listrik, dan manufaktur berkelanjutan.
Ketiga, melalui sejumlah inisiatif di bidang iklim dan keberlanjutan. Beberapa di antaranya seperti ASEAN Power Grid (APG) atau inisiatif jaringan energi listrik ASEAN, Kerangka Kerja Ekonomi Sirkuler untuk Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Strategi ASEAN untuk Netralitas Karbon.
“Sejumlah inisiatif tersebut tidak hanya akan mengurangi emisi tetapi juga menciptakan hingga 12 juta lapangan kerja hijau dan menarik pendanaan hijau sebesar 1,1 triliun dolar AS pada 2030,” katanya.
