Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden ke 10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) merespons wacana pemerintah melakukan penghematan anggaran, di mana salah satunya ada pemotongan terhadap gaji para menteri.
Menurut dia, gaji menteri tak mencapai Rp 20 juta per bulan. Sehingga jika dilakukan pemotongan, maka para menteri akan menerima gaji yang sangat kecil.
Advertisement
"Gaji menteri itu cuma sekitar Rp 19 juta. Kalau dipotong lagi, tinggal berapa yang diterima?," kata dia kepada awak media usai melaksanakan salat Idulfitri di Lapangan Masjid Agung Al Azhar, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
JK juga membandingkan gaji menteri dengan pejabat di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta anggota DPR.
"Jauh lebih tinggi gaji di BUMN dibandingkan menteri. DPR juga jauh lebih tinggi. Ini hanya untuk diketahui saja," ungkap dia.
JK pun mengungkapkan, bahwa menteri tidak menerima tunjangan seperti yang kerap dipersepsikan publik.
"Tidak ada tunjangan. Hanya ada biaya operasional, itu saja," kata dia.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan penghematan anggaran usai meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah.
Dia pun meminta jajaran menterinya mengkaji penghematan yang dapat dilakukan untuk menjaga defisit anggaran.
Awalnya, Prabowo berbicara soal upaya penghematan yang dilakukan Pakistan dalam menyikapi konflik di Timur Tengah. Bahkan, kata dia, Pakistan sudah menganggap eskalasi di Timur Tengah sebagai situasi kritis atau 'critical measures'.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka sudah seperti kita dulu waktu Covid-19," kata Prabowo saat memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/3/2026).
