Bisnis.com, MEDAN – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap di bawah 3 persen, meski dihadapkan pada tekanan global akibat kenaikan harga energi dan pelemahan nilai tukar rupiah.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam sesi tanya jawab bersama jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, yang tayang Kamis (19/3/2026).
Dalam diskusi tersebut, Prabowo merespons kekhawatiran terkait lonjakan harga minyak dunia yang sempat menyentuh 100 dolar AS per barel serta nilai tukar rupiah yang mendekati Rp17.000 per dolar AS. Kondisi ini dinilai berpotensi membengkakkan subsidi energi hingga lebih dari Rp100 triliun dan mendorong defisit APBN melampaui batas aman.
Namun, Prabowo menegaskan bahwa strategi pemerintah bukan sekadar memangkas anggaran secara membabi buta, melainkan melakukan efisiensi pada pos-pos belanja yang tidak produktif.
“Yang dipotong itu yang tidak produktif. Dari awal kita lakukan efisiensi, kita bisa hemat Rp308 triliun. Dan keyakinan saya, kalau itu tidak dipotong, arahnya ke korupsi,” ujar Prabowo.
Dia menjelaskan, efisiensi tersebut dilakukan dengan memangkas berbagai pengeluaran yang dinilai tidak berdampak langsung pada masyarakat, seperti kegiatan seremonial, pembelian alat tulis kantor berlebihan, hingga rapat dan seminar di luar kantor.
Baca Juga
- Rahasia Produktivitas Prabowo Subianto: Istirahat Cukup dan Update Dunia Sejak Subuh
- Jejak Trading Halt IHSG di Era Pemerintahan Prabowo Subianto
- Tutup 2025, Ini Daftar Kunjungan Kenegaraan Prabowo Subianto Selama Menjabat
Menurutnya, praktik pemborosan anggaran selama ini menjadi salah satu penyebab rendahnya efisiensi ekonomi Indonesia. Prabowo menyinggung indikator Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi Indonesia masih tertinggal dibanding negara lain.
“ICOR kita 6,5. Korea Selatan 4, Singapura 4, bahkan Vietnam 3,6. Artinya kita sekitar 30 persen lebih tidak efisien dibanding mereka,” jelasnya.
Dengan total APBN sekitar Rp3.700 triliun atau setara US$230 miliar, Prabowo memperkirakan terdapat potensi inefisiensi hingga puluhan miliar dolar yang dapat ditekan melalui reformasi anggaran.
Dia juga menegaskan bahwa efisiensi bukan berarti mengurangi layanan publik atau transfer ke daerah secara sembarangan. Pemerintah, kata dia, tetap berhati-hati agar kebijakan tersebut tidak menimbulkan gejolak di daerah.
“Silakan dicek, mana transfer ke daerah yang dipotong dan mana yang tidak. Yang kita kurangi itu yang sifatnya tidak produktif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Prabowo menyebutkan bahwa langkah efisiensi ini telah menunjukkan hasil awal, di mana pemerintah masih memiliki sisa anggaran signifikan di akhir tahun pertama pemerintahannya.
Ke depan, pemerintah akan terus mengedepankan prinsip pengelolaan anggaran berbasis hasil (outcome-based budgeting) dengan fokus pada program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Masalah kita jelas—kemiskinan, kesenjangan, lapangan kerja. Jadi anggaran harus diarahkan ke situ, bukan untuk hal-hal yang tidak perlu,” pungkasnya.
