MAYBRAT, iNews.id - Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) kerap menebar ketakutan dan memalak warga di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya. Mereka meminta jatah Rp200.000 per kepala keluarga (KK) yang dilaporkan terjadi berulang.
Aksi yang diduga dilakukan kelompok OPM ini membuat sebagian warga memilih meninggalkan rumah demi menyelamatkan diri dari ancaman.
Kepala Penerangan Koops TNI Papua, Letkol Inf Wirya, mengungkapkan tekanan yang dialami masyarakat dalam kasus pemalakan OPM sangat besar hingga memaksa mereka mengungsi.
“Masyarakatnya masih sering diganggu pemalakan Rp200.000 per KK oleh OPM, sehingga masyarakat banyak kabur ke hutan, dan ada juga yang masih di hutan untuk mengungsi,” kata Wirya dikutip dari iNews Sorong Raya, Sabtu (21/3/2026).
Pemalakan yang dilakukan secara sistematis tidak hanya membebani ekonomi warga, tetapi juga menciptakan rasa takut berkepanjangan. Warga yang tidak mampu membayar memilih melarikan diri ke kawasan hutan.
Merespons laporan masyarakat, aparat TNI bergerak cepat melakukan evakuasi. Sebanyak 21 warga berhasil diselamatkan dari pengungsian di Dusun Topo, Kampung Ainesra, Distrik Aifat Timur Jauh, Selasa (17/3/2026).
Para pengungsi ini diketahui telah bertahan di hutan sejak pecah konflik pada 2022. Selama itu, mereka hidup dalam keterbatasan pangan, layanan kesehatan hingga ancaman keselamatan.
Operasi evakuasi dilakukan melalui patroli gabungan Koops TNI Papua bersama pemerintah daerah dan tokoh masyarakat setempat.
“Setelah pemalakan warga melaporkan ke pihak pemda, dan pemda meminta bantuan ke satgas untuk membantu pengamanan dalam pelaksanaan evakuasi,” ujar Letkol Wirya.
Para warga yang telah dievakuasi selanjutnya dibawa ke Pos Komando Taktis (Kotis) Koops TNI Papua untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta pendataan identitas.
Selanjutnya, mereka ditempatkan sementara di Distrik Aifat sambil menunggu proses pemulangan ke daerah asal, termasuk warga dari Kabupaten Teluk Bintuni.
Diketahui, situasi mencekam di Maybrat ini tidak lepas dari peristiwa kekerasan sebelumnya. Pada 29 September 2022, kelompok OPM dilaporkan menyerang pekerja proyek jalan di Moskona Utara, Teluk Bintuni.
Serangan tersebut menewaskan empat pekerja proyek dan meninggalkan trauma mendalam bagi masyarakat.
“Kerusuhan tahun 2022 di Moskona Utara, OPM ada bunuh karyawan pekerja jalan,” ucapnya.
Peristiwa tersebut menjadi salah satu alasan warga memilih bertahan di hutan dalam waktu lama, bahkan setelah konflik mereda.
Evakuasi yang dilakukan aparat menjadi bukti kehadiran negara dalam menjamin keselamatan masyarakat di wilayah rawan konflik. Namun, praktik pemalakan dan ancaman keamanan yang masih terjadi menunjukkan perlunya langkah berkelanjutan agar warga dapat kembali hidup normal tanpa rasa takut.
Original Article
