BANDUNG, KOMPAS- Gubernur Dedi Mulyadi memaknai Lebaran tahun ini dengan permohonan maaf bagi masyarakat Jawa Barat. Sosok yang biasa disapa KDM ini mengakui pelayanan publik di sejumlah bidang yang strategis belum optimal selama setahun kepemimpinannya.
Dedi termasuk sekitar 3.000 jemaah yang mengikuti shalat Id perayaan Idul Fitri di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, pukul 06.30 WIB.
Dedi dalam sambutannya kepada para jemaah mengatakan, manusia dalam perjalanan hidupnya seringkali melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja
Ia pun menyampaikan permohonan maaf bagi masyarakat Jabar untuk setahun kepemimpinan hingga perayaan Idul Fitri tahun ini. Ia mengakui layanan publik bagi masyarakat belum maksimal.
Di bidang infrastruktur, lanjutnya masih terdapat jalan rusak dan berlubang di daerah pelosok Jabar. Selain itu, Masih terdapat jaringan irigasi yang belum terbangun dengan baik.
"Masih terdapat rumah warga dengan kondisi reyot dan atapnya berlubang sehingga bocor saat hujan. Dengan kondisi keuangan saat ini belum bisa memuaskan seluruh keluarga di Jabar, " kata Dedi.
Dedi pun mengakui banyak anak yang belum bisa terakses di seluruh sekolah dan jeritan warga yang terdampak kemiskinan di kampung-kampung.
Ia juga menemukan masyarakat yang mengalami kesulitan berobat karena iuran BPJS miliknya tidak terbayar atau tidak masuk dalam data penerima BPJS yang disubsidi oleh pemerintah.
"Seharusnya hal itu tidak terjadi jika pengelolaan keuangan pemerintah baik pusat dan daerah mengutamakan rakyat di atas kepentingan apapun. Untuk itu, kami akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, " tuturnya.
Iwan (50), warga Jawa Barat berharap, permohonan maaf gubernur harus diikuti dengan pelaksanaan program pembangunan yang dirasakan masyarakat. Menurutnya banyak masalah di bidang infrastruktur dan sosial yang belum terselesaikan.
Berdasarkan publikasi Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan Jabar hingga September 2025 tercatat sebesar 6,78 persen atau 3,55 juta jiwa. Sementara tingkat pengangguran di Jabar hingga akhir tahun 2025 mencapai 1,77 juta orang.
"Lapangan kerja kini semakin sulit. Sementara infrastruktur yang memadai belum merata di seluruh wilayah Jabar, " kata Iwan.
Hal senada disampaikan warga lainnya bernama Nezla Fajriana (34). Wanita yang berprofesi sebagai pelaku usaha produk kecantikan berharap adanya kemudahan proses perizinan bagi pelaku usaha.
"Proses pengurusan perizinan dan legalitasnya sangat ruwet. Saya sebagai importir produk ke Jabar yang memiliki banyak tenaga kerja seringkali terhambat dengan hal tersebut, " ucapnya.
