jpnn.com, JAKARTA - Anggota DPD RI sekaligus Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Paul Finsen Mayor secara tegas mendesak Kejaksaan Agung RI untuk segera memanggil dan meminta keterangan dari seluruh Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) di tanah Papua terkait penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Langkah ini diambil menyusul banyaknya pertanyaan publik mengenai efektivitas anggaran tersebut yang dinilai tidak berbanding lurus dengan penyelesaian masalah mendasar yang dihadapi oleh Orang Asli Papua (OAP).
BACA JUGA: Senator Paul Finsen Mayor Minta Presiden Prabowo Undang Pakar dari BRIN dan Rektor, Begini Alasannya
Senator PFM mempertanyakan mengapa dana Otsus dalam jumlah fantastis terus mengalir dan habis setiap tahun, namun persoalan kemanusiaan dan hak adat di Papua justru tidak kunjung selesai.
"MRP di setiap provinsi tampak absen dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai pendamping, fasilitator, dan mediator antara masyarakat adat pemilik hak ulayat dengan pihak pemerintah. Ketidakhadiran lembaga ini dalam krisis yang menimpa masyarakat adat menjadi tanda tanya besar mengenai ke mana arah penggunaan anggaran selama ini," tutur PFM, Sabtu (21/3/2026).
BACA JUGA: Paul Finsen Mayor: Seharusnya Pendidikan Gratis, Daripada Makan Bergizi Gratis
Persoalan krusial seperti perampasan tanah adat, insiden penembakan, hingga nasib ratusan ribu pengungsi internal OAP yang terus terlunta-lunta dinilai sebagai bukti kegagalan MRP dalam mengawal amanat pembentukannya.
Senator PFM menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak-hak dasar OAP adalah tugas mutlak dan mendasar dari MRP sejak awal berdiri.
BACA JUGA: Apresiasi Agenda Konsolidasi Daerah di PBD, Senator Filep Berharap Pembangunan Pendidikan Makin Progresif
Jika masalah masyarakat adat tetap buntu sementara anggaran terus terserap habis, maka patut dicurigai adanya ketidakberesan dalam tata kelola keuangan lembaga tersebut.
Atas dasar tersebut, Senator PFM mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk segera melakukan audit investigatif secara menyeluruh terhadap penggunaan dana Otsus di seluruh kantor MRP.
Dia meminta BPK RI bersikap transparan dan segera mengumumkan secara terbuka jika ditemukan adanya kerugian negara.
"Jangan sampai dana yang seharusnya menjadi hak masyarakat adat hanya habis digunakan untuk hal-hal yang tidak menyentuh akar persoalan di Papua," tegasnya.
Sebagai representasi daerah dan pimpinan adat, Senator PFM menyatakan bahwa seluruh masyarakat adat Papua kini tengah menunggu hasil audit resmi dan tindakan nyata dari penegak hukum.
Dia menganggap transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana Otsus di tubuh MRP sebagai langkah kunci untuk memastikan keadilan bagi masyarakat Papua.
Oleh karena itu, dia berharap Kejaksaan Agung tidak ragu untuk melakukan langkah hukum jika ditemukan bukti penyalahgunaan anggaran yang merugikan rakyat dan negara.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich Batari
