JAKARTA, KOMPAS.com- Pemerintah tengah menyiapkan skema kebijakan work from home (WFH) satu hari sepekan untuk merespons tingginya harga minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah.
Meski demikian, Istana memastikan pasokan bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri tetap aman.
Baca juga: Mensesneg: WFH 1 Hari Sepekan Hanya untuk Sektor Tertentu
"Bukan berarti ada masalah terhadap pasokan BBM. Sebagaimana yang terus kita sampaikan bahwa insyaallah pasokan BBM tidak ada masalah, pasokan BBM aman," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kompleks Istana, Jakarta, Sabtu (21/3/2026).
Dia mengatakan dengan adanya kebijakan ini diharapkan bisa lebih efisien. Saat ini, pemerintah masih merumuskan kebijakan tersebut.
"Tetapi kita ingin menjadikan momentum ini bagian dari untuk kita mengoreksi diri, memperbaiki diri, mengefisienkan diri dan mungkin dalam waktu dekat rumusan kebijakan itu akan kita finalkan dan kita sampaikan kepada masyarakat," tuturnya.
Menurut Prasetyo, WFH ini akan diberlakukan untuk sektor tertentu. Ada kemungkinan WFH tidak akan diberlakukan di sektor pelayanan publik.
"Jadi supaya tidak disalahpahami bahwa misalnya sektor yang berbentuk pelayanan, sektor industri, perdagangan tentu itu kan mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan-kebijakan tersebut. Makanya minta waktu untuk itu kita matangkan," tuturnya.
Diketahui, pemerintah akan menerapkan skema WFH bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN) hingga pekerja swasta.
Baca juga: Imbas Perang Timur Tengah, Pemkot Bogor Wacanakan WFH ASN hingga Swasta Setelah 1 April
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya mengumumkan kebijakan ini sedang disiapkan guna merespons tingginya harga minyak dunia imbas perang di Kawasan Timur Tengah.
"Terkait dengan kajian bahwa dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi daripada waktu kerja di mana akan dibuka fleksibilitas untuk work from home," kata Airlangga usai melakukan rapat dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).
Airlangga merincikan teknis untuk kebijakan WFH ini sedang disiapkan pemerintah. Pemerintah merencanakan WFH dapat dilakukan para pekerja selama satu hari dalam satu minggu.
Baca juga: Anggota DPR: Jangan Sampai ASN-Swasta WFH tapi Liburan, Lebih Boros BBM
Menurutnya, kebijakan ini juga diharapkan bisa diterapkan bukan oleh ASN saja, tetapi juga pekerja swasta.
"Nah, itu teknisnya sedang akan disiapkan, karena ini diharapkan juga tidak hanya ASN, tetapi juga swasta dan juga pemda-pemda. Nah, ini semuanya kita sedang siapkan lagi," ungkapnya.
Menurut dia, kemungkinan penerapan kebijakan WFH ini akan dimulai selepas Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi.
Jika konsep kebijakannya sudah dimatangkan, ia mengatakan, pengumuman lanjutan akan disampaikan ke publik.
"Pasca-Lebaran, tapi nanti kita akan tentukan kapan waktunya," tuturnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang
