HARIAN FAJAR, FAJAR – Pemerintah Inggris akhirnya menuruti permintaan Donald Trump. Negara Eropa ini resmi memberikan otorisasi kepada Amerika Serikat (AS) untuk menggunakan pangkalan militer di wilayah Inggris. Tempat itu akan digunakan sebagai basis operasi serangan terhadap situs rudal Iran.
Keputusan ini diambil setelah pertemuan para menteri Inggris yang membahas perkembangan perang dengan Iran dan dampak pemblokiran Selat Hormuz oleh Teheran.
Perubahan Sikap Perdana Menteri Keir StarmerLangkah ini menandai perubahan sikap signifikan dari Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Sebelumnya, Starmer menolak permintaan Washington untuk menggunakan pangkalan Inggris dengan alasan perlu memastikan dasar hukum yang jelas untuk tindakan militer. Namun, setelah Iran melancarkan serangan terhadap sekutu Inggris di Timur Tengah, Starmer membuka akses bagi AS untuk menggunakan pangkalan RAF Fairford dan Diego Garcia, pangkalan gabungan AS-Inggris di Samudra Hindia.
“Mereka mengonfirmasi bahwa kesepakatan bagi AS untuk menggunakan pangkalan Inggris dalam pembelaan diri kolektif kawasan mencakup operasi defensif AS untuk melemahkan situs dan kemampuan rudal yang digunakan untuk menyerang kapal-kapal di Selat Hormuz,” jelas pernyataan resmi dari Downing Street, seperti dilansir Reuters pada Sabtu (21/3/2026).
Reaksi Keras Iran dan Ketegangan DiplomatikKeputusan Inggris ini langsung menuai kecaman dari Teheran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi menuduh langkah Inggris membahayakan warga negaranya sendiri. Ia menegaskan, “Starmer menempatkan nyawa warga Inggris dalam bahaya dengan mengizinkan pangkalan Inggris digunakan untuk agresi terhadap Iran.” Araqchi juga memperingatkan bahwa “Iran akan menggunakan haknya untuk membela diri.”
Sementara itu, hubungan antara Washington dan London sempat memanas sejak konflik dimulai. Presiden Amerika Serikat Donald Trump beberapa kali melontarkan kritik terhadap Starmer, menilai Inggris tidak memberikan dukungan yang cukup. Pada Senin lalu, Trump menyatakan ada “beberapa negara yang sangat mengecewakan saya,” secara khusus menyebut Inggris yang dulu dianggap sebagai “Rolls-Royce dari para sekutu.”
Dukungan Publik dan Seruan DeeskalasiMeski memberikan izin penggunaan pangkalan militer kepada AS, pemerintah Inggris tetap menyerukan deeskalasi konflik. Dalam pernyataan resmi, Downing Street menegaskan perlunya “de-eskalasi yang mendesak dan penyelesaian perang secara cepat” agar situasi tidak semakin memburuk.
Di dalam negeri Inggris, dukungan publik terhadap keterlibatan militer ini tergolong rendah. Hasil jajak pendapat YouGov menunjukkan 59% responden menolak serangan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, menandakan adanya kekhawatiran dan penolakan masyarakat terhadap eskalasi konflik militer di kawasan tersebut.
