Jakarta, VIVA – Pemerintah mengambil langkah tegas dalam menjaga stabilitas fiskal dengan membatasi pengajuan anggaran baru dari kementerian dan lembaga (K/L). Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya tekanan global, khususnya akibat dinamika geopolitik di kawasan Timur Tengah yang berpotensi memengaruhi kondisi ekonomi nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengajuan anggaran tambahan akan diperketat sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Saya akan batasi anggaran baru, jangan diajukan lagi,” kata Purbaya kepada wartawan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, Jakarta, Sabtu, 21 Maret 2026.
Kebijakan ini berjalan seiring dengan upaya efisiensi belanja pemerintah di seluruh kementerian dan lembaga. Awalnya, pemerintah menargetkan pemangkasan anggaran sebesar 10 persen untuk masing-masing kementerian dan lembaga.
Namun, angka tersebut masih dalam tahap kajian dan pembahasan lebih lanjut. Purbaya menjelaskan bahwa pendekatan efisiensi ini tidak berjalan mulus pada tahap awal.
“Kami lagi hitung, semua kementerian. Tadinya kami usulkan mereka mengajukan (efisiensi) 10 persen. Tapi, kalau saya tawarkan ke mereka, mereka bukan potong tapi nambah terus. Ya sudah, saya bilang, saya yang potong, nanti mereka sesuaikan. Persenannya lagi kami diskusikan,” jelas dia.
Meski melakukan pembatasan dan efisiensi, pemerintah memastikan belanja negara yang bersifat prioritas tetap berjalan sesuai rencana. Hal ini penting untuk menjaga likuiditas dalam sistem perekonomian nasional agar tetap stabil.
“Kami pastikan belanja pemerintah yang memang harus dibelanjakan itu tepat waktu. Bukan yang dipotong, ya. Kami pastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga baik. Itu saya pantau harian di tempat kami,” tuturnya.
Dalam proses efisiensi ini, Kementerian Keuangan akan melakukan penyisiran terhadap berbagai komponen belanja yang dinilai dapat ditunda. Fokus utama diarahkan pada program-program yang tidak memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi atau memiliki tingkat percepatan yang rendah.
Menurut Purbaya, berbagai pengeluaran operasional juga akan menjadi sasaran evaluasi, termasuk kegiatan internal yang tidak mendesak. "Macam-macam. Rapat nggak jelas, atau kebijakan yang dampaknya lambat atau tidak banyak ke pertumbuhan ekonomi, kita bisa tunda," katanya.
