Pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai kebijakan Work From Home Satu Hari (WFH-1) dalam satu minggu bagi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta tidak efektif.
“Masalahnya, tidak mudah mengerahkan seluruh ASN dan pekerja swasta untuk memberlakukan WFH-1 secara konsekuen karena menyangkut perubahan perilaku kerja,” kata dia dalam pernyataan resmi, Minggu (22/3).
Pemerintah dilaporkan tengah mengkaji kebijakan kerja fleksibel atau kerja dari rumah selama satu hari dalam seminggu guna menghemat konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Pemerintah menaksir kebijakan tersebut bisa mengurangi sekitar 20% konsumsi BBM nasional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan estimasi itu berdasarkan kalkulasi kasar di internal pemerintah. “Ada hitungan kasar sekali, kira-kira (penghematan) seperlimanya,” kata dia, usai salat Id di Masjid Salahuddin, di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Sabtu (21/3).
Namun, Fahmi menilai, alih-alih bekerja dari rumah, ASN dan pekerja swasta justru dikhawatirkan akan menerapkan Work From Everywhere (WFE) di tempat wisata sekalian menikmati long weekend. Akibatnya, konsumasi BBM tetap tak dapat dihemat secara signifikan.
Situasi ini, menurut Fahmi, berbeda dibandingkan saat pandemi. WFH cukup berhasil menghemat BBM karena ada variabel paksa agar tidak tertular Covid-19.
“Sedangkan variabel paksa tidak ada pada WFH-1. Tanpa variabel paksa, sangat sulit WFH-1 bisa diterapkan secara konsekuen,” ujarnya.
Selain itu, WFH-1 dinilai berpotensi menurunkan pendapatan sektor transportasi, termasuk jasa ojol. Juga warung UMKM yang selama ini menyediakan makan siang bagi ASN dan pekerja swasta.
Tak hanya itu, Fahmy menambahkan, mewajibkan WFH-1 bagi pekerja swasta yang bekerja di sektor manufaktur juga akan menurunkan produktivitas kerja yang merugikan sektor manufaktur.
“Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan masak-masak dengan menghitung secara teliti cost and benefit WFH-1. Jangan sampai penerapan WFH-1 memberikan manfaat penghematan subsidi BBM, tetapi sektor lain yang harus menanggung biayanya,” terangnya.
