REPUBLIKA.CO.ID, JEDDAH -- Putra Mahkota Mohammad bin Salman (MBS) dan Presiden Mesir, Abdel Fattah El-Sisi memperingatkan serangan berulang Iran terhadap negara-negara teluk. Bagi kedua pemimpin, penargetan fasilitas vital dan sipil merupakan eskalasi berbahaya yang mengancam keamanan dan stabilitas regional.
Pangeran MBS menerima Presiden El-Sisi di Jeddah pada Sabtu (21/3/2026). Mereka saling memberi ucapan selamat Idul Fitri serta mendoakan kemakmuran dan stabilitas yang berkelanjutan bagi kedua negara dan dunia Islam secara luas. Seperti dilansir Saudigazette pada Ahad (22/3/2026), diskusi mereka difokuskan pada perkembangan regional, khususnya dampak dari eskalasi militer yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan implikasinya terhadap keamanan regional dan global, serta upaya untuk mengoordinasikan respons. Presiden El-Sisi menegaskan kembali kecaman Mesir terhadap serangan berulang Iran terhadap Arab Saudi dan negara-negara di kawasan itu. Ia menegaskan solidaritas Kairo dengan Kerajaan Arab Saudi dalam menghadapi ancaman apa pun terhadap kedaulatan dan keamanannya. .rec-desc {padding: 7px !important;}
Untuk diketahui, sejak Israel dan Amerika Serikat (AS) menyerang Iran pada 28 Februari lalu, Iran melakukan serangan balasan. Pangkalan AS dan semua aset dan kepentingannya di Arab Saudi, dan negara-negara teluk lainnya menjadi sasaran serangan Iran.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi mengatakan, penargetan terus-menerus Iran terhadap kedaulatan Arab Saudi, infrastruktur sipil, kepentingan ekonomi, dan tempat diplomatik merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional, prinsip-prinsip bertetangga baik, Perjanjian Beijing, dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2817 (2026).
Tindakan tersebut dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diklaim Iran junjung tinggi, dan menekankan bahwa agresi yang berkelanjutan akan memiliki konsekuensi serius bagi hubungan saat ini dan di masa mendatang. Arab Saudi mengatakan telah secara resmi memberitahukan atase militer Iran, asisten atase militer, dan tiga anggota staf kedutaan lainnya untuk meninggalkan Kerajaan dalam waktu 24 jam. Pernyataan tersebut menegaskan kembali bahwa Kerajaan Saudi akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk melindungi kedaulatan, keamanan, wilayah, ruang udara, warga negara, penduduk, dan kepentingan nasionalnya, sesuai dengan Pasal 51 Piagam PBB.
