Oleh: Nenu Tabuni, S.Sos (Pj. Sekda Kabupaten Puncak PPT)
KOMPAS.TV - Wacana pembubaran Majelis Rakyat Papua (MRP) yang berkembang di ruang publik akhir-akhir ini perlu disikapi secara hati-hati, rasional, dan berbasis pada pemahaman yang utuh terhadap aspek regulasi, sejarah, serta realitas sosial masyarakat Papua.
Isu ini tidak semata-mata menyangkut keberadaan sebuah lembaga, melainkan menyentuh dimensi yang lebih mendasar, yaitu pengakuan negara terhadap identitas, hak, dan martabat Orang Asli Papua (OAP).
Secara yuridis, keberadaan MRP memiliki dasar hukum yang kuat. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.
Dalam kerangka regulasi tersebut ditegaskan bahwa MRP bukanlah lembaga politik dalam arti kekuasaan, melainkan lembaga representatif kultural Orang Asli Papua yang terdiri dari unsur adat, agama, dan perempuan.
Dengan demikian, MRP memiliki legitimasi konstitusional sebagai penjaga nilai-nilai dasar masyarakat Papua dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Pemahaman ini menjadi penting untuk diluruskan, karena sebagian kritik terhadap MRP sering kali menempatkan lembaga ini secara keliru sebagai aktor politik yang harus dinilai berdasarkan kekuatan eksekutorial atau hasil kebijakan teknis.
Padahal, hakikat MRP justru terletak pada perannya sebagai lembaga moral dan kultural yang menjembatani hubungan antara negara dan masyarakat adat Papua.
Dalam konteks ini, MRP memiliki posisi yang unik dan tidak dapat disamakan dengan lembaga legislatif maupun eksekutif di daerah.
Dari perspektif sosiologis dan kultural, keberadaan MRP memiliki urgensi yang sangat tinggi. Papua merupakan wilayah dengan keragaman adat, budaya, dan sistem nilai yang kuat.
Oleh karena itu, pendekatan pembangunan tidak cukup hanya dilakukan melalui mekanisme administratif dan politik formal, tetapi juga harus mengedepankan pendekatan kultural yang menghormati struktur sosial masyarakat.
MRP hadir sebagai instrumen yang memastikan bahwa kebijakan pembangunan tetap berpijak pada nilai-nilai dasar Orang Asli Papua.
Lebih dari itu, MRP juga berfungsi sebagai pelindung hak-hak Orang Asli Papua di tengah dinamika perubahan sosial yang semakin cepat.
Arus modernisasi, investasi, dan mobilitas penduduk membawa konsekuensi terhadap eksistensi budaya dan identitas masyarakat adat. Dalam situasi ini, kehadiran MRP menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan terhadap masyarakat asli.
MRP juga memiliki fungsi strategis dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap kebijakan tertentu yang berkaitan langsung dengan hak-hak Orang Asli Papua.
Selain itu, MRP berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat adat, melindungi nilai-nilai budaya, serta mengawasi pelaksanaan Otonomi Khusus agar tetap berpihak kepada OAP.
Fungsi ini menunjukkan bahwa MRP bukan sekadar simbol, tetapi memiliki peran substantif dalam menjaga arah kebijakan di Tanah Papua.
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa kritik terhadap MRP juga berkembang di tengah masyarakat.
Beberapa pihak menilai bahwa kewenangan MRP terbatas, kinerjanya belum optimal, serta terjadi tumpang tindih peran dengan lembaga lain seperti DPR Papua.
Ada pula pandangan yang menyoroti aspek efisiensi anggaran dan mempertanyakan dampak nyata keberadaan MRP terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pandangan kritis tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan perlu dijadikan bahan evaluasi.
Akan tetapi, menjadikan kritik tersebut sebagai dasar untuk membubarkan MRP merupakan langkah yang tidak proporsional.
Permasalahan utama yang dihadapi MRP bukan terletak pada eksistensinya, melainkan pada bagaimana lembaga tersebut menjalankan fungsi dan kewenangannya secara efektif.
Penulis : Adv-Team
Sumber : Kompas TV
- Pemkab Puncak
- MRP
- Majelis Rakyat Papua
- OAP
