Prabowo ‘Pasang Rem’ Investor AS: Tak Ada Lagi Ekspor Mentah, Semua Wajib Diolah di RI

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah baru kerja sama investasi Indonesia dengan Amerika Serikat. Pemerintah kini memprioritaskan program hilirisasi industri sebagai syarat utama, sekaligus menutup celah ekspor bahan mentah tanpa pengolahan di dalam negeri.

Kebijakan ini menjadi sinyal tegas bahwa Indonesia tidak lagi ingin sekadar menjadi pemasok bahan baku, melainkan pemain utama dalam rantai nilai industri global.

Presiden menegaskan, keterbukaan terhadap investasi asing tetap berlaku, namun dengan satu syarat utama: seluruh bahan mentah harus diolah di dalam negeri.

“Bahan mentah, kita minta di-processing. Kalau dia mau, mining dan proses di sini, tetap dong,” ujar Prabowo.

Artinya, setiap investor, termasuk dari Amerika Serikat, wajib mengikuti kebijakan hilirisasi yang telah menjadi prioritas pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan nilai tambah ekonomi tidak lagi lari ke luar negeri, melainkan dinikmati langsung oleh Indonesia.

Prabowo menegaskan bahwa investasi asing tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Meski ada pembahasan soal perjanjian tarif dengan pihak AS, seluruh aktivitas investasi tetap harus tunduk pada regulasi Indonesia.

Pemerintah tidak ingin kebijakan ekonomi nasional dikompromikan hanya demi menarik modal asing.

Dengan kata lain, Indonesia tetap terbuka, tetapi tidak tanpa syarat.

Dalam kerja sama investasi, Presiden juga menyoroti pentingnya pengelolaan mineral kritis. Komoditas ini dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan menjadi kunci dalam industri masa depan, termasuk energi dan teknologi.

Namun, ada prinsip yang tidak bisa ditawar:

• Harus dijual dengan harga pasar internasional

• Harus diolah di dalam negeri

• Harus memberi nilai tambah bagi ekonomi nasional

“Soal critical mineral, kita terbuka. Tapi semuanya harus dengan harga pasar,” tegasnya.

Sebagai contoh konkret, Presiden menyinggung keberadaan PT Freeport Indonesia yang telah beroperasi selama puluhan tahun di Indonesia.

Menurutnya, keterlibatan pihak asing dalam sektor tambang bukan hal baru. Namun, yang menjadi pembeda saat ini adalah kewajiban mengikuti aturan yang lebih menguntungkan negara.