Terjadi bentrokan antara polisi dan warga di Desa Wangyong, Kecamatan Shuikou, Kota Xinyi, Maoming, Provinsi Guangdong. Penyebabnya adalah pembangunan rumah duka (krematorium) yang dipaksakan oleh pemerintah setempat.
Menurut informasi, pada awal proyek pemerintah menggunakan alasan seperti “pembangunan jalan” untuk memulai pekerjaan. Warga menilai pemerintah telah melakukan penipuan, lalu beralih mengajukan petisi ke pemerintah kota, namun yang mereka terima justru pengerahan ribuan aparat untuk “menjaga stabilitas”. Saat ini situasi masih tegang, dan informasi dari lokasi sangat sulit diperoleh.
EtIndonesia. Baru-baru ini, terjadi aksi protes besar di Desa Wangyong. Ratusan warga yang menolak pembangunan krematorium yang berjarak hanya sekitar 70 meter dari permukiman, bentrok secara berdarah dengan polisi anti huru-hara.
Setelah itu, warga mendatangi pemerintah kota untuk menyampaikan tuntutan, tetapi justru mendapat penindasan yang lebih besar serta pemblokiran informasi.
Pada 16 Maret, pemerintah Kota Xinyi merilis pengumuman evaluasi proyek krematorium, menyatakan lokasi pembangunan berada di pinggiran kota (Maliutang), dengan radius 500 meter tanpa penduduk, luas lahan lebih dari 50.000 meter persegi, masa pembangunan dari Maret hingga akhir Desember (10 bulan), dengan total investasi mencapai 145 juta yuan.
Seorang warga, Li Jun, mengungkapkan bahwa sebelumnya pengadaan lahan dilakukan dengan alasan pembangunan jalan Liru Avenue. Baru setelah pengumuman pada 16 Maret, warga mengetahui bahwa proyek tersebut sebenarnya adalah krematorium, bahkan pondasinya sudah selesai dibangun.
“Awalnya warga pergi ke kantor desa untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalah, tapi polisi datang. Hari ini juga katanya ada tambahan lebih dari 700 polisi anti huru-hara yang didatangkan dari Maoming,” katanya.
Pemerintah setempat pada awalnya menggunakan alasan seperti “pembangunan jalan” atau “infrastruktur” untuk menutupi proyek tersebut. Setelah semuanya berjalan, warga baru menyadari bahwa yang dibangun di dekat rumah mereka adalah krematorium.
Seorang warga lain, Fang Fei, mengatakan: “Kami baru tahu sejak hari Senin setelah pengumuman keluar. Jalan ke desa langsung ditutup, bahkan orang tidak boleh lewat. Pintu masuk desa ditutup total. Untuk masuk harus menunjukkan KTP. Jika warga desa, boleh masuk. Kalau dari daerah lain, tidak diizinkan.”
Warga yang marah melempar payung, batu, dan benda lain ke arah polisi anti huru-hara. Seorang nenek berambut putih bahkan terlihat memungut batu dan melemparkannya ke polisi.
Polisi kemudian memanfaatkan kekacauan untuk memukul warga dengan tongkat, membubarkan massa. Beberapa warga dilaporkan terluka, dan situasi di lokasi sangat kacau.
Ketika warga mendatangi kantor desa untuk meminta penjelasan, pihak berwenang memperketat pengawasan di Desa Wangyong dan sekitarnya. Pos pemeriksaan didirikan di pintu masuk desa, dan setiap orang yang keluar-masuk harus menunjukkan identitas.
Fang Fei mengatakan: “Saat ini benar-benar penindasan keras. Para pejabat desa sudah diperingatkan—kalau memimpin warga melakukan protes, mereka akan dicopot dari jabatan. Jadi sekarang tidak ada pejabat desa yang berani bersuara.”
Pengamat menilai bahwa pemaksaan pembangunan fasilitas kremasi di pusat permukiman pada dasarnya merupakan bentuk “kekerasan administratif”.
“Dalam konflik di Xinyi ini terlihat bahwa perlawanan masyarakat semakin berani. Kemungkinan terbesar adalah semakin banyak orang merasa sudah tidak punya jalan keluar. Semua jalur pembelaan hak sudah tertutup. Rasa putus asa ini kadang membuat orang mengatasi rasa takut terhadap kekerasan,” ujar Wakil ketua organisasi pro-demokrasi dan juru bicara Independent Chinese PEN Center, Sheng Xue.
Di wilayah Maoming sebelumnya juga pernah terjadi protes serupa. Pada 2019, di Kota Huazhou (Wenlou dan Boyang), terjadi penolakan pembangunan krematorium. Saat itu, di bawah tekanan masyarakat, pemerintah sempat berjanji secara tertulis untuk “tidak akan membangun”.
Protes di Kecamatan Shuikou kali ini dianggap sebagai ledakan kembali emosi masyarakat setempat.
“Latar belakang kejadian ini, cara pemerintah lokal bertindak, pemilihan lokasi, dan cara penipuan yang digunakan menunjukkan semakin tajamnya konflik antara pemerintah akar rumput dan rakyat. Ini juga merupakan bentuk kekerasan langsung terhadap hak hidup masyarakat. Membangun krematorium hanya sekitar 700 meter dari desa pada dasarnya adalah pelanggaran terhadap hak properti, kesehatan, dan kondisi psikologis warga,” ujar Sheng Xue.
Pengamat menilai bahwa protes di Shuikou, Xinyi, merupakan gambaran kecil dari krisis tata kelola di tingkat akar rumput di Tiongkok saat ini.
Sheng Xue mengatakan: “Jika sebuah proyek harus didorong dengan cara penipuan, itu berarti sejak awal pemerintah sudah menganggap rakyat sebagai pihak lawan, bahkan musuh. Dari atas hingga bawah, sekarang sistemnya adalah ‘stabilisasi dengan kekuatan keras’.”
Pengerahan aparat lintas wilayah oleh pemerintah Xinyi untuk menekan protes menunjukkan bahwa “menjaga stabilitas” telah menjadi satu-satunya cara dalam merespons tuntutan masyarakat.
Disunting oleh Huang Yimei; Wawancara oleh Luo Ya – NTD
