Jakarta, VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk terus melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bentuk keberpihakan nyata negara kepada rakyat, khususnya anak-anak dan kelompok rentan.
Program ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan gizi dan stunting, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia sekaligus penggerak ekonomi rakyat.
- ANTARA/Azmi Samsul M
Di tengah berbagai kritik dan tantangan fiskal, Presiden menekankan bahwa program ini tetap menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
“Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Anda enggak lihat anak-anak yang stunting? Saya lihat. Saya kampanye sekian kali, saya di desa-desa, saya lihat. Umurmu berapa? 11 tahun. Badannya anak 4 tahun. Saya aku yakin saya berada di jalan yang benar. Uang kita ada,” tegas Prabowo dalam dialog bersama para tokoh dan jurnalis senior di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat dikutip Minggu, 22 Maret 2026.
Selain dampak sosial, Prabowo menekankan program MBG juga memiliki dampak ekonomi yang luas melalui penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor, mulai dari dapur produksi hingga rantai pasok pangan.
“MBG nanti di puncaknya kita akan punya 31 ribu dapur. Katakanlah, untuk gampang, hitungnya 30 ribu dapur. Tiap dapur mempekerjakan 50 orang. Itu sudah 1,5 juta kerja. Tiap dapur menciptakan vendor-vendor supplier antara 5-10 vendor tiap dapur yang jual telur, yang jual wortel, yang jual sayur, tiap vendor ini empiris mempekerjakan sekitar 5 petani. Jadi itu sudah berapa? Sudah 50 lagi. Another 1,5 juta orang kerja,” ujar Prabowo.
Terkait berbagai kritik dan temuan di lapangan, Presiden mengakui masih terdapat kekurangan dalam implementasi program, namun pemerintah telah mengambil langkah tegas untuk melakukan penertiban.
“Ada seribu, lebih seribu (dapur) yang sudah kita tutup,” ungkapnya.
Presiden juga menegaskan, pembiayaan program ini tidak berasal dari utang baru, melainkan dari efisiensi dan pengurangan kebocoran anggaran negara. “Uang kita ada. Tinggal kita organisir, kita kurangi kebocoran,” tegas Prabowo.
Menurut Presiden, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memastikan manfaat ekonomi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, khususnya kelompok bawah yang selama ini belum sepenuhnya menikmati hasil pembangunan.
