Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews – Jakarta
Presiden tegaskan akses mineral kritis wajib patuhi harga pasar dan pengolahan domestik.
Presiden Prabowo Subianto Kembali menekankan bahwa kebijakan hilirisasi industri tetap menjadi prioritas mutlak pemerintah, meski Indonesia tengah menjajaki kesepakatan tarif perdagangan dengan Amerika Serikat.
Indonesia menyatakan tetap terbuka bagi investasi asing, selama operasionalnya memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan bagi negara.
Dalam keterangannya pada Sabtu 21 maret 2026, Presiden menegaskan bahwa keterbukaan Indonesia terhadap mitra global, termasuk AS, tidak akan mengabaikan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam.
Ia menggarisbawahi bahwa pemanfaatan mineral kritis harus mengikuti mekanisme harga pasar internasional yang adil.
“Terkait mineral kritis, saya sudah katakan bahwa kita terbuka. Namun, semuanya harus berdasarkan harga pasar, berdasarkan harga ekonomi,” ujar Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari rilis resmi Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
Keseimbangan Investasi dan Hilirisasi
Pemerintah Indonesia mengambil posisi tegas untuk tidak lagi mengekspor komoditas dalam bentuk mentah.
Strategi ini diambil untuk memastikan Indonesia tidak sekadar menjadi penyedia bahan baku, melainkan pusat pengolahan yang memiliki nilai tawar tinggi di rantai pasok global.
Presiden merujuk pada model kerja sama dengan Freeport sebagai preseden di mana perusahaan asing dapat beroperasi dalam jangka panjang, namun tetap memberikan kontribusi pendapatan negara yang besar melalui kepatuhan terhadap regulasi lokal.
“Jika mereka bersedia mengikuti aturan, kita izinkan. Freeport telah beroperasi puluhan tahun dan kini menjadi salah satu penyumbang pendapatan terbesar kita,” jelasnya.
Mekanisme Pasar dan Nilai Ekonomi
Di tengah dinamika diplomasi ekonomi dengan Washington, Presiden meyakinkan bahwa akses terhadap mineral kritis tetap tersedia bagi investor yang berkomitmen melakukan pemrosesan di dalam negeri.
Bagi Jakarta, esensi dari investasi bukan sekadar kepemilikan modal, melainkan realisasi nilai ekonomi maksimal dari setiap butir mineral yang digali.
“Mineral kritis adalah komoditas. Jika mereka membayar harga pasar internasional, baik mereka maupun kita yang mengelola, kita mendapatkan nilai ekonominya. Yang krusial adalah kita memberikan akses dengan syarat pengolahan dilakukan di sini,” tegas Presiden.
Langkah ini dipandang oleh para analis sebagai upaya Indonesia untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri (independen) dalam peta geopolitik ekonomi, sekaligus mengamankan posisi sebagai pemain kunci dalam industri energi hijau masa depan.
Editor: Redaktur TVRINews
