Penulis: Redaksi TVRINews
TVRINews – Jakarta
Indonesia Menolak Iuran Satu Miliar Dolar, Fokus pada Pengiriman Pasukan Perdamaian
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah memberikan komitmen finansial sebesar USD 1 miliar untuk Board of Peace (BoP), sebuah inisiatif perdamaian yang diusung oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Dalam pernyataan resminya, Presiden mengklarifikasi bahwa partisipasi Indonesia dalam forum internasional tersebut tidak melibatkan janji kontribusi dana dalam jumlah besar sebagaimana isu yang berkembang.
“Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran satu miliar dolar,” ujar Presiden Prabowo dalam sesi wawancara yang dirilis Sabtu 21 maret 2026.
Absen dalam Pertemuan Donor
Ketegasan sikap Jakarta ini diperkuat dengan fakta bahwa Indonesia tidak menghadiri pertemuan para donor pendiri (founding donors) yang berlangsung di Washington D.C. pada Februari lalu.
Menurut Presiden, ketidakhadiran tersebut merupakan sinyal jelas bahwa Indonesia tidak mengambil peran dalam tanggung jawab finansial institusi tersebut sejak awal.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa dalam pertemuan diplomatik di Washington pada 19 Februari, negara-negara donor memang memberikan kontribusi masing-masing. Namun, Indonesia memilih untuk tetap berada di luar skema pendanaan tersebut.
"Sebab sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," tegasnya.
Diplomasi Kemanusiaan Melalui Pasukan
Alih-alih menyetor dana segar, Indonesia menawarkan kontribusi dalam bentuk lain yang dianggap lebih krusial di lapangan: kekuatan personel.
Indonesia menyatakan kesiapannya untuk menerjunkan pasukan perdamaian guna memastikan keamanan warga sipil di wilayah Gaza, sesuai dengan mandat internasional yang diperlukan.
Meski menolak iuran keanggotaan, Presiden tidak menutup pintu bagi bantuan kemanusiaan di masa depan. Beliau menekankan bahwa Indonesia akan meninjau kembali bentuk kontribusinya saat stabilitas politik tercapai.
"Jika gencatan senjata berhasil dan proses rekonstruksi dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia akan berpartisipasi," lanjut Presiden Prabowo. Ia merujuk pada peran aktif lembaga seperti Baznas serta rekam jejak pembangunan infrastruktur medis yang telah dilakukan Indonesia di Gaza sebelumnya.
Hingga saat ini, posisi resmi Jakarta tetap konsisten pada jalur diplomasi kemanusiaan tanpa adanya keterikatan beban fiskal terhadap organisasi BoP. "Tidak ada komitmen sama sekali," pungkasnya menutup pernyataan.
Editor: Redaktur TVRINews
