ANGGOTA Fraksi PKS DPR RI, Ahmad Heryawan (Aher) mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menunda pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina di tengah meningkatnya eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS), dan Israel di kawasan Timur Tengah.
Aher menegaskan bahwa keterlibatan militer Indonesia dalam misi internasional harus memiliki dasar hukum yang kuat dan melalui mandat resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Keputusan pemerintah menunda pengiriman pasukan merupakan langkah bijak. Situasi saat ini sangat dinamis dan penuh risiko. Keterlibatan Indonesia harus berada dalam kerangka hukum internasional yang jelas melalui mandat PBB,” ujar Aher melalui keterangannya, Minggu (22/3/2026).
Baca juga : Iran: Hampir 180 Agen AS-Israel Ditangkap sejak Awal Perang
Mantan Gubernur Jawa Barat dua periode itu menekankan bahwa kontribusi Indonesia untuk Palestina tidak terbatas pada pengiriman personel militer. Menurutnya, diplomasi kemanusiaan dan tekanan politik di forum internasional jauh lebih mendesak untuk mendorong gencatan senjata permanen.
“Indonesia perlu terus mengedepankan diplomasi aktif dan bantuan kemanusiaan. Kontribusi kita harus berdampak nyata dan diakui secara global, bukan sekadar simbolis,” kata Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI tersebut.
Aher juga menyinggung rencana pembentukan Brigade of Peace (BoP) atau Pasukan Stabilisasi Nasional (ISF). Ia mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keberadaan Indonesia dalam inisiatif tersebut jika tidak menunjukkan komitmen tegas terhadap kemerdekaan penuh Palestina.
Baca juga : Iran Desak Negara Muslim Bersatu Lawan "Agresi" AS dan Israel
“Jika BoP tidak tegas menjamin kemerdekaan Palestina, maka keberadaan Indonesia di dalamnya perlu segera dievaluasi. Seluruh elemen bangsa harus satu suara dalam mendukung kemerdekaan mereka,” tegasnya.
Sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Senin (16/3/2026) telah merilis pernyataan resmi terkait penundaan pengiriman 8.000 pasukan TNI yang semula direncanakan untuk misi perdamaian di Gaza.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menangguhkan seluruh pembahasan terkait BoP mengingat eskalasi perang yang meluas di kawasan Timur Tengah. Pemerintah menilai risiko keamanan bagi personel TNI saat ini terlalu tinggi, sehingga koordinasi dengan negara sahabat dan lembaga internasional menjadi prioritas utama sebelum langkah fisik diambil. (H-4)
