Penulis: Fityan
TVRINews – Teheran
Teheran peringatkan dampak permanen jika fasilitas listrik mereka menjadi sasaran serangan AS.
Eskalasi ketegangan di Timur Tengah mencapai titik kritis setelah Iran mengeluarkan peringatan keras mengenai potensi kehancuran infrastruktur energi di seluruh kawasan.
Pernyataan ini muncul sebagai respons langsung atas ultimatum Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang mengancam akan menghancurkan fasilitas listrik Iran.
Ketua Parlemen Iran, Mohammad Baqer Qalibaf, menegaskan bahwa serangan terhadap kedaulatan energi negaranya akan memicu balasan yang setara dan berdampak luas pada stabilitas ekonomi global.
Melalui unggahan di media sosial X, Qalibaf menyatakan bahwa seluruh fasilitas minyak dan energi di wilayah Timur Tengah akan menjadi "target sah" militer Iran.
"Segera setelah pembangkit listrik dan infrastruktur di negara kami menjadi sasaran, maka infrastruktur kritis, infrastruktur energi, dan fasilitas minyak di seluruh kawasan akan dianggap sebagai target sah dan akan dihancurkan secara permanen," tulis Qalibaf Minggu 22 Maret 2026.
Ia juga menambahkan bahwa eskalasi tersebut akan menyebabkan harga minyak dunia melonjak dan bertahan di level tinggi dalam durasi yang sangat lama.
Ultimatum 48 Jam
Situasi ini dipicu oleh pernyataan Presiden Donald Trump melalui platform Truth Social pada Sabtu malam. Trump memberikan tenggat waktu 48 jam bagi Teheran untuk membuka kembali Selat Hormuz bagi lalu lintas pelayaran internasional.
Dalam pernyataannya, Trump mengancam akan melakukan serangan destruktif jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi hingga Senin pukul 23:44 GMT.
Ia secara spesifik menyebutkan bahwa militer AS siap untuk "menghancurkan dan melenyapkan" pembangkit listrik Iran, dimulai dari fasilitas yang terbesar.
Selat Hormuz merupakan jalur arteri paling vital bagi distribusi minyak dunia. Penutupan jalur ini, ditambah dengan ancaman serangan terhadap fasilitas energi di kawasan Teluk, dikhawatirkan oleh para analis akan memicu krisis energi global yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Hingga saat ini, komunitas internasional terus memantau pergerakan militer di kawasan tersebut, sementara upaya diplomasi di balik layar dilaporkan tengah diupayakan guna mencegah konfrontasi terbuka yang dapat melumpuhkan ekonomi dunia.
Editor: Redaktur TVRINews
