Jakarta: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan reformasi institusi penegak hukum, termasuk kepolisian, di tengah kekhawatiran berbagai rekomendasi perubahan kerap berhenti di atas kertas. Dia menyebut perbaikan lembaga penegak hukum sebagai bagian dari agenda besar transformasi negara yang menjadi mandat dari rakyat.
Menurut Prabowo, reformasi tidak hanya bergantung pada rekomendasi Komite Reformasi Polri yang dipimpin Jimly Asshiddiqie, tetapi merupakan proses berkelanjutan yang harus dijalankan pemerintah secara menyeluruh.
"Yang saya katakan adalah hasrat untuk memperbaiki semua lembaga, termasuk kepolisian, itu tidak semata-mata harus dari suatu komite reformasi. Tapi komite reformasi adalah alat bantu yang sangat penting," ujarnya saat berdiskusi dengan sejumlah tokoh yang disiarkan di YouTube Prabowo Subianto, dikutip pada Minggu, 22 Maret 2026.
Dia membuka kemungkinan sebagian rekomendasi akan dijalankan, rekomendasi lainnya bisa ditunda dengan pertimbangan tertentu.
"Ya kita pelajari nanti, yang mana kita bisa lakukan cepat, kita lakukan. Yang mana kita anggap belum bisa dilakukan, ya kita mungkin tunda," kata Prabowo.
Namun, dia menegaskan standar yang ingin dicapai tidak bisa ditawar, yakni aparat penegak hukum yang profesional, bersih, dan berintegritas.
"Negara butuh lembaga-lembaga penegak hukum yang profesional, yang bersih, yang tidak korup, yang penuh integritas, itu mutlak," ungkap Kepala Negara.
Ilustrasi Polri. Medcom
Dia juga menekankan pentingnya memberi ruang bagi institusi untuk melakukan pembenahan internal sebelum intervensi lebih jauh dilakukan pemerintah.
Dalam praktiknya, Prabowo mengeklaim sudah ada langkah penindakan terhadap aparat yang bermasalah di kepolisian maupun militer. Dia menilai arah tersebut menunjukkan perbaikan mulai berjalan.
Prabowo menyinggung persoalan yang lebih luas, seperti praktik ilegal yang melibatkan oknum aparat, mulai dari penyelundupan hingga tambang ilegal.
Dia mempertanyakan lemahnya pengawasan di lapangan jika praktik-praktik tersebut masih terjadi. "Bagaimana ada tambang ilegal, Babinsa tidak tahu, Danramil tidak tahu, Kodim tidak tahu, Danrem tidak tahu. Untuk apa kita punya pejabat seperti itu?" tutur dia.
Menurut dia, reformasi tidak boleh hanya menyasar satu institusi, melainkan harus mencakup seluruh aparat penegak hukum, termasuk TNI.
"Saya alumni TNI, TNI harus beresin diri. Saya enggak rela, institusi saya, yang begitu dicintai rakyat, tercemar oleh pejabat-pejabat," kata dia.
"Jadi, jawaban saya, polisi yang baik, dan tentara yang hebat dan baik, itu tuntutan rakyat. Bukan selera pimpinan," tegas Prabowo.
