Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto memastikan pembukaan akses ekspor ke Amerika Serikat (AS) untuk mineral kritis tidak akan dalam bentuk barang mentah sehingga melanggar komitmen hilirisasi.
Untuk diketahui, pembukaan akses mineral kritis Indonesia kepada AS merupakan salah satu klausul perjanjian dagang antara kedua negara yang resmi diteken Februari 2026 lalu.
Namun demikian, Prabowo mengatakan bahwa keterbukaan terhadap kerja sama investasi itu tetap berada dalam koridor kepentingan nasional. Dia menyebut investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk AS, harus mengikuti aturan yang berlaku termasuk dalam hal pengelolaan sumber daya alam (SDA).
Prabowo juga menegaskan pentingnya penerapan harga pasar internasional dalam pengelolaan mineral kritis. Dia menyatakan tidak menutup akses bagi pihak asing selama patuh terhadap ketentuan yang ditetapkan pemerintah.
“Soal critical mineral. Saya sudah katakan, kami terbuka. But everything at market price. At economic price,” ujar Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (22/3/2026).
Prabowo menyebut keterlibatan pihak asing pada sektor pertambangan di Indonesia bukan hal yang baru. Dia mencontohkan Freeport McMoran yang sudah lama mendapatkan izin beroperasi di Indonesia.
Baca Juga
- RI Buka Akses Mineral Kritis Buat AS, Wamen Investasi: Tetap Wajib Hilirisasi
- Indonesia-Jepang Teken Kerja Sama Pengembangan Mineral Kritis dan Energi Nuklir
- Harga Energi hingga Regulasi jadi Sandungan Hilirisasi Mineral Kritis
“Jadi kalau dia mau ikut (aturan), kami izinkan mereka mining di Freeport. Sudah berapa puluh tahun. Freeport sekarang menghasilkan salah satu revenue kita yang paling besar. Kami izinkan,” terangnya.
Kepala Negara juga menekankan bahwa larangan untuk ekspor bahan mentah SDA juga tetap menjadi syarat utama. Dia menyebut Indonesia tidak mengizinkan ekspor bahan mentah tanpa proses pengolahan di dalam negeri.
“Bahan mentah, kami minta di-processing. Kalau dia mau mining dan proses di sini, tetap dong,” tegas Prabowo.
Dia juga kembali menekankan bahwa mineral kritis merupakan komoditas yang harus memberikan nilai ekonomi maksimal bagi Indonesia.
“Critical mineral itu is a commodity. If they pay international market price, mau dia yang main atau kita yang main, we get the economic value. Yang penting kami kasih access,” ujarnya.
Sebagai informasi, dalam dokumen ART, Article 6.1 dan penjelasannya (Annex III Article 6.1) menyatakan bahwa Indonesia wajib mengizinkan dan memfasilitasi investasi AS terkait mineral kritis, mulai dari tahap eksplorasi, penambangan, ekstraksi, pengolahan, hingga ekspor.
Lebih jauh, regulasi itu juga menjamin bahwa investor AS akan mendapatkan perlakuan setara atau tidak kurang menguntungkan (no less favorable) dibandingkan dengan investor dalam negeri (national treatment).
